Sementara itu, sejumlah warga yang menerima sembako mengaku diminta memilih pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad untuk Pilgub Sulsel dan Andi Islamuddin-Andi Irwandi Natsir untuk Pilbup Bone. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya unsur politik dalam distribusi bantuan tersebut.
Saat dimintai keterangan oleh polisi, Prof Zakir Sabara mengakui bila paket sembako itu memang miliknya, namun akan dibagi untuk sedekah Jumat berkah. Ia menegaskan bahwa sembako tersebut murni untuk kegiatan sosial yang sudah rutin dilakukan sebelumnya.
Dia menjelaskan dirinya bukan merupakan tim sukses salah satu paslon, bukan ASN, bukan pengusaha dan jauh sebelumnya sudah sering membagi sembako kepada masyarakat di Kecamatan Lappariaja khususnya Desa Ujung Lamuru dan Desa Patangkai, sehingga indikasi adanya kaitan antara paket sembako yang dia ingin distrubusikan tersebut dengan politik menurutnya sudah jauh.
“Saya bukan tim sukses, bukan ASN, dan bukan pengusaha. Bantuan ini murni sedekah,” ujarnya.
Ketua LSM Latentratta Bone, Mukhawas Rasyid, turut menyuarakan kekhawatiran terkait lambannya penanganan kasus ini.
Ia menyoroti potensi konflik kepentingan aparat kepolisian setempat yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Prof. Zakir dan salah satu pasangan calon bupati.
"Ketidaknetralan ini mencederai demokrasi. Penegak hukum harus profesional dan independen,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh akademis serta dugaan penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, termasuk legislatif, publik menantikan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan dan integritas Pilkada tetap terjaga. (*)
