Arifin menekankan pentingnya fokus pada keluarga berisiko dengan intervensi berbasis data yang akurat, agar pencapaian prioritas nasional dan pembangunan daerah dapat terwujud.
Kegiatan ini juga menjadi wujud pelaksanaan tugas Ditjen Bina Bangda dalam melakukan pembinaan umum kepada pemerintah daerah, khususnya dalam harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting.
Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyambut para peserta dengan hangat di Makassar, Kota Anging Mammiri.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mengalami sedikit peningkatan, dari 27,2% pada 2022 menjadi 27,4% pada 2023.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi kami. Berbagai kebijakan telah kami lakukan, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan gizi melalui program inovasi Pappadeceng Gizi, gerakan makan telur, hingga pemberian bibit ikan dan tanaman,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan berbagai langkah pendukung aksi konvergensi, seperti rapat koordinasi, rembuk stunting, tagging anggaran, serta pendampingan pelaksanaan delapan aksi konvergensi hingga tingkat kabupaten/kota.
“Hingga 18 November 2024, capaian pelaksanaan delapan aksi konvergensi yang terpantau melalui web monitoring Bangda mencapai 76,93%,” tambahnya.
