Salah satu inovasi yang diusung adalah penguatan proses digitalisasi melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan peta administrasi kewilayahan ke dalam web monitoring aksi Bangda.
Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akurasi data, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pelibatan kecamatan dalam pencatatan penganggaran dan tagging APBD menjadi krusial. Dengan data yang akurat, kebutuhan wilayah dapat diakomodir secara lebih presisi, ini momen akselerasi yang baik, apalagi mendekati pilkada serentak yang mensingkronkan RPJMN dan RPJMD, serta menyusun langkah langkah strategis kedepan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting.
Para peserta diingatkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan semangat kebersamaan adalah kunci untuk mencapai target Indonesia bebas stunting.
“Kita berharap pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga capaian nyata untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya. (*)
