MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sekitar Rp500 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muhammad Dakhlan mengatakan sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan.
Seperti, akses stadion Sudiang sebesar Rp100 miliar, motor listrik Rp120 miliar, dan panel surya Rp180 miliar. Sedangkan, proyek revitalisasi Karebosi kontraknya telah diberhentikan.
“SiLPA itu dilihat dari angka APBD. Namun, APBD adalah proyeksi, dan dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak bisa direalisasikan sepenuhnya,” ujar Dakhlan, pada Minggu (24/11/2024).
Ia mengatakan beberapa kendala yang mempengaruhi pendapatan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak dibayar penuh selama setahun. Hal itu, lanjut Dakhlan tentunya akan mempengaruhi belanja.
"DBH kita tidak dibayar full (penuh) selama setahun, ada pendapatan kita yang tahun ini tidak sampai 100 persen. Itulah yang mengurangi pendapatan, otomatis kebelakangnya mempengaruhi belanja," terang Dakhlan.
Lebih lanjut, Dakhlan mengungkapkan saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Makassar diproyeksikan mencapai 80 persen di tahun 2024.
"Kalau mencapai 100 persen, pasti tidak. Mungkin di angka 80-an persen, hampir sama seperti tahun lalu, meskipun ada kemungkinan sedikit kenaikan," beber Dakhlan.
Dalam optimalisasi PAD, Dakhlan menyebut sektor retribusi yang menjadi kendala. Di mana, semua jenis retribusi sulit di maksimalkan.
Ia juga menyoroti sektor retribusi yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pendapatan. "Semua jenis retribusi sulit dimaksimalkan. Itu bisa ditanyakan langsung ke OPD terkait," tambah Dakhlan.
Sedangkan, untuk belanja daerah, Pemkot Makassar menargetkan capaian serupa dengan tahun lalu, yakni sekitar 85 persen.
Saat ini, Dakhlan mengatakan realisasi serapan belanja baru mencapai 60 persen. Di mana, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya rendah, salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Rendahnya serapan BPKAD ini, Ia menjelaskan karena adanya sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp25 miliar.
“BTT bisa menjadi SiLPA jika tidak digunakan. Itu tergantung kondisi di akhir tahun nanti,” pungkas Dakhlan. (Shasa/B)
