MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sejumlah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Sulsel, utamanya pada masa tenang. money politics atau politik uang tercatat paling banyak ditemukan dan dilaporkan ke Bawaslu.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu Sulsel terdapat puluhan pelanggaran Pilkada yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulsel pada masa tenang.
"Jumlah laporan dan temuan pada masa tenang di wilayah Provinsi Sulsel sebanyak 55 laporan. Dengan rincian laporan sebanyak 51 kasus dan temuan 4 kasus," ujar Saiful, Kamis (28/11/2024).
Saiful menjelaskan, rincian sebaran laporan tersebut terjadi pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk tingkat Provinsi Sulsel terdapat 6 kasus, kemudian di Kabupaten Soppeng 4 kasus, Enrekang 8 kasus, Wajo 2 kasus, Bantaeng 1 kasus, Maros 1 kasus, Pinrang 3 kasus, Takalar 1 kasus, Luwu Timur 3 kasus, dan Bulukumba 5 kasus.
Selanjutnya di Kota Parepare 4 kasus, Kabupaten Luwu 3 kasus, Sidrap 1 kasus, Bone 2 kasus, dan Gowa 6 kasus. Total 55 kasus ini merupakan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu.
"Sementara untuk temuan (Bawaslu) ada di Kabupaten Luwu Timur 3 kasus dan Sinjai 1 kasus," ungkap Saiful.
Adapun untuk dugaan pelanggaran money politik atau politik uang sebagai kasus yang paling banyak terjadi di masa tenang Pilkada Serentak 2024 di Sulsel, Saiful mengatakan ada sebanyak 21 kasus.
Persebaran dugaan pelanggaran money politik tersebut terjadi di Kabupaten Soppeng dengan jumlah 2 laporan kasus, Enrekang 2 kasus, Wajo 2 kasus, Pinrang 1 kasus, Bulukumba 4 kasus, Sidrap 1 kasus, Bone 1 kasus dan Gowa 2 kasus.
"Untuk temuan Bawaslu sendiri di Kabupaten Sinjai 1 kasus dan Luwu Timur 3 kasus temuan dan 2 kasus laporan," sebut dia.
Sedangkan untuk kasus kampanye di luar jadwal ada 4 kasus dan semuanya merupakan laporan. Di kabupaten Bantaeng 1 kasus, Pinrang 2 kasus, dan Bulukumba 1 kasus. Begitu juga dengan kasus dugaan pelanggaran administrasi terdapat 2 laporan. Yakni di Kabupaten Maros 1 kasus dan Kota Parepare 1 kasus.
Bukan itu saja, pada masa tenang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu juga disebut mendapatkan laporan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pilkada sebanyak 21 kasus.
Pada tingkat Provinsi Sulsel terdapat 4 laporan, kemudian di Kabupaten Soppeng 1 kasus, Enrekang 6 kasus, Takalar 1 kasus, Luwu Timur 1 kasus, Luwu 3 kasus, Bone 1 kasus, Gowa 3 kasus, dan Kota Parepare 1 kasus.
"Untuk dugaan pelanggaran Pilkada 2024 mengenai Pidana ada 6 laporan. Provinsi 2 kasus, Soppeng 1 kasus, Kota Parepare 2 kasus, dan Gowa 1 kasus. Begi juga laporan mengenai etik ada 1 laporan di Kabupaten Enrekang," ujar dia.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, menyampaikan optimisme bahwa tidak akan ada pemungutan suara ulang pilkada serentak di daerah ini. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan, proses pencoblosan dan rekapitulasi berjenjang kini masih berlangsung, berjalan efektif, dan efisien.
"Pascapencoblosan rekapitulasi berjalan tanpa kendala. Adapun indikasi untuk PSU, kami optimistis tidak akan ada," ujar Hasbullah.
Hasbullah menepis berbagai isu mengenai jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sulsel. Ia mengatakan, KPU belum.bisa memastikan total partisipasi pemilu di pilkada karena belum adanya hasil finalisasi rekapitulasi di KPU.
Dia melanjutkan, adapun berbagai hal dilakukan KPU di 24 daerah memastikan hasil C1 dan juga Sirekap Sinergitas. Apalagi, kata dia, hasil beredar berdasarkan quick count akan disesuaikan dengan data manual rekap berjenjang.
"Hasil KPU perhitungan berjenjang akan disesuaikan quick count. Data manual C1 hasil akan disandingkan dengan rekap kecamatan. Kaitan TPS Sirekap 98 persen masuk," imbuh dia.
"Melihat progres petugas dalam pemungutan dan perhitungan suara, kami optimis tidak ada PSU," ujar dia.
Hasbullah juga meminta masyarakat dan tim paslon agar menunggu proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang secara resmi (real count) oleh KPUD masing-masing daerah di Sulsel.
"Secara QC dari lembaga survei dan Sirekap bisa KPU dilihat hasil sementara. Tapi kami berharap masyarakat dan tim paslon menunggu hasil resmi rekap KPU secara berjenjang," ujar dia.
Tak hanya itu, ia minta warga tetap mengawal penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing maupun kecamatan, sampai tingkat Kab/kota untuk menyesuaikan hasil resmi pleni di tingkat KPU nantinya.
"Masyarakat dan tim paslon serta saksi tetap mengikuti proses penghitungan, rekap berjenjang sampai nanti ada hasil resmi. Karena proses kan masih berjalan," kata Hasbullah.
Tak hanya itu, ia juga meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara resmi jika sudah diumumkan nantinya sesuai jadwal KPU, oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tetap menjaga suasana tetap kondusif.
"Kami menghormati hasil Pilkada dan menjaga situasi yang kondusif dan aman. Hasil KPU perhitungan berjenjang akan kami lakukan. Apapun hasil saat ini RC atau QC. Jadi rekap berjenjang kita lakukan disaksikan saksi masing-masing paslon dan Bawaslu," imbuh dia.
Sedangkan, anggota KPU Kota Makassar, Abdi Goncing secara singkat mengatakan, sesuai jadwal dan tahapan sudah mulai rekap di tingkat kecamatan. "Hari ini (kemarin) kami rakor pra rekap untuk persiapan rekap di tingkat kecamatan yang rencananya dilaksanakan besok (hari ini). Lokasi rakornya di Hotel Remcy Makassar," imbuh dia.
SEHATI Beri Selamat ke MULIA
Setelah hasil quick count Pilkada Makassar menunjukkan keunggulan bagi calon rival, Andi Seto Gadhista Asapa menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah (Mulia) beserta timnya. Meski demikian, Andi Seto menegaskan akan tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum memberikan ucapan selamat secara penuh.
"Selamat kepada tim yang telah memenangkan hasil quick count dan meraih kemenangan di Pilkada Makassar. Namun, kita tetap menunggu real count KPU untuk memastikan hasil ini," ujar Andi Seto di posko pemenangan Jalan A.P. Pettarani, kemarin.
Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangannya selama hampir lima bulan terakhir.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pendukung, relawan, keluarga, komunitas, anak muda, dan semua yang telah berjuang tanpa mengenal batas," imbuh Seto.
Andi Seto menyampaikan bahwa perjalanan selama kampanye telah memberikan banyak pelajaran berharga dan kenangan indah.
"Banyak keluarga baru, sahabat, dan keponakan baru yang saya temui di lapangan. Alhamdulillah, ini membawa pengalaman yang luar biasa. Semoga apa yang saya lakukan dapat menjadi kenangan baik," kata dia.
Tak lupa, Andi Seto meminta maaf jika ada harapan yang belum terwujud, sembari mengakui kesalahan dalam pengambilan keputusan tertentu.
"Saya mohon maaf belum bisa menyelesaikan semua keinginan. Ini adalah kesalahan saya sebagai calon wali kota, bukan kesalahan tim atau pendukung," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Andi Seto berharap masyarakat Makassar dapat kembali bersatu pasca-Pilkada, mengesampingkan perbedaan selama proses pemilihan.
"Harapan saya, setelah Pilkada ini, kita semua yang mungkin sempat bermusuhan dapat kembali akur. Mari bersama-sama membangun Makassar yang kita cintai. Insyaallah, siapapun pemimpinnya, Makassar akan maju, sejahtera, dan nyaman," ujar dia. (Isak Pasa'buan/B)
