MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menggelar reses dan temu konstituen masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (2/12/2024).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Budi Hastuti untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait bantuan sosial dan layanan kesehatan di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Makassar.
Dalam dialog tersebut, warga Kelurahan Mangasa mengeluhkan sejumlah persoalan, salah satunya distribusi bantuan sosial seperti raskin (beras miskin) yang dinilai belum merata.
"Kami berharap bantuan sosial seperti raskin bisa lebih merata, karena masih banyak warga yang belum tersentuh program ini meski sangat membutuhkan," ujar salah satu warga yang hadir.
Sorotan lain adalah layanan kesehatan. Banyak warga mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS, sehingga belum dapat mengakses layanan kesehatan secara layak.
Lurah Mangasa, Ilham Arfah, yang turut hadir, menekankan pentingnya musyawarah kelurahan (Muskel) sebagai ruang diskusi untuk menyelesaikan persoalan warga.
"Muskel harus menjadi forum untuk menemukan solusi atas masalah seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan, sehingga program yang ada benar-benar tepat sasaran," kata Ilham.
Ia juga mengimbau warga untuk aktif mendaftarkan diri dalam program bantuan sosial dan layanan kesehatan yang sedang digalakkan pemerintah mulai 1 hingga 14 Desember 2024.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Budi Hastuti berjanji akan mengawal setiap aspirasi warga yang disampaikan dalam reses tersebut.
"Setiap keluhan yang saya terima hari ini akan saya kawal dengan serius. Ini akan menjadi pokok pikiran saya di DPRD untuk memastikan ada solusi nyata bagi warga Mangasa," tegasnya.
Budi juga mengapresiasi langkah pemerintah kelurahan dalam menyosialisasikan program bantuan sosial dan layanan kesehatan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan legislatif sangat penting untuk mengatasi masalah distribusi bantuan sosial dan akses kesehatan di Mangasa.
Warga yang hadir menyambut positif reses ini karena dapat berdialog langsung dengan wakil mereka di DPRD. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
"Kami ingin masalah ini tidak hanya didengar, tetapi juga ada tindakan nyata, terutama terkait raskin dan BPJS," ujar salah satu warga.
Melalui reses ini, Budi Hastuti berharap kebijakan yang lebih inklusif dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mangasa secara keseluruhan. (*)
