Lebih lanjut Menkum meminta BSK Hukum harus secara aktif memberikan telaah dan rekomendasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan.
"Saya minta semua kebijakan harus melewati BSK sebelum saya tanda tangani. BSK juga harus memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang diambil agar sesuai dengan harapan presiden," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady mengatakan saat ini BSK Hukum melakukan evaluasi terhadap 4 hal yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH), penilaian indeks kualitas kebijakan (IKK), penilaian survei SPKP dan SPAK, dan penilaian indeks layanan kesekretariatan (ILK).
"Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan reformasi hukum, BSK telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 527 kementerian lembaga", kata Andry.
Terkait penghargaan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan untuk Provinsi Sulsel dan 24 Kab/Kota se-Sulsel.
"Untuk tahun 2024, Kabupaten/Kota di Sulsel ikut partisipasi dalam penilaian IRH Tahun 2024," Ungkap Taufiqurrakhman.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan capaian kinerja kanwil terbaik lainnya di lingkungan Kementerian Hukum. (*)
