Lalu dalam Penilaian Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum melaksanakan kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham untuk seluruh Satker (874 Satker) berdasarkan persepsi dari pengguna layanan melalui Aplikasi Survei 3AS. Aplikasi ini telah dimanfaatkan/ direplikasi oleh 10 (sepuluh) K/L/Pemda.
“BSK Kumham juga mendapatkan penugasan mengukur Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) pada seluruh Satker Kemenkumham. ILK digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesekretariatan yang terdiri atas layanan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, BMN dan Umum, serta Kehumasan,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Babel. Ia juga berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri diwakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (Yusharto Huntoyungo), Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Nico Afinta), Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Reynhard Silitonga), Plt Dirjen Pemasyarakatan (Y. Ambeg Paramarta), Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I, serta Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Lalu hadir dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Poppy Rinafany). (*)