Tim hukum SK-HN menyatakan keyakinannya bahwa gugatan tersebut akan mendapatkan perhatian serius dari Mahkamah Konstitusi. “Kami percaya bahwa MK akan memberikan keputusan yang adil. Gugatan ini bukan hanya soal kepentingan pasangan calon, tetapi juga demi menjaga kualitas demokrasi di Takalar,” lanjut Mirwan.
Ketua tim pemenangan SK-HN, Idris Leo, turut mengimbau kepada para pendukung agar terus memberikan dukungan moral dan doa. “Gugatan ini adalah langkah menuju keadilan untuk masyarakat Takalar. Kami harap masyarakat tetap solid dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap,” ujarnya.
Sorotan Publik pada Netralitas ASN
Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat karena melibatkan dugaan pelanggaran prinsip netralitas ASN, yang dinilai mencederai proses demokrasi. Banyak pihak berharap Mahkamah Konstitusi dapat memproses kasus ini secara transparan dan memberikan keputusan yang adil untuk menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah di Takalar.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus ini diharapkan akan menjadi titik terang dalam proses politik di Takalar, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sementara itu, rekapitulasi perhitungan suara pilkada di tingkat provinsi digelar Jumat 6 Desember 2024 malam. Polda Sulsel memastikan pengamanan prima untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
“Kita sudah persiapan untuk pengamanan ini disatu sisi untuk tingkat polda sendiri harus mengamankan KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan penghitungan dan sidang pleno itu bisa aman hari ini,” ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisiono saat diwawancara Rakyat Sulsel, Jumat (6/12).
Jenderal Bintang Dua itu melanjutkan, penguatan personel yang sebelumnya sudah ditugaskan terus dilakukan untuk mengawal pleno penetapan kepala daerahterpilih secara sah oleh penyelenggara pilkada.
Kata dia, pemungutan suara ulang (PSU) batas waktunya sampai tanggal 7 Desember 2024, Polda Sulsel juga sudah melakukan pola penataan pengamanan sampai selesainya seluruh rangkaian pilkada.
Ia menyampaikan, pengamanan PSU sendiri pada beberapa daerah di Sulsel juga terus dilakukan koordinasi dengan Polres setempat.
“Termasuk Makassar kan ada PSU, mereka sudah melaporkan kepada kami. Kami juga terus melakukan koordinasi bersama dengan Polres daerah lain,” ungkapnya.
Ia menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas sosial selama proses Pilkada berlangsung. Apalagi baru-baru ini juga terdapat daerah yang terjadi riak-riak seperti di Kabupaten Jeneponto.
“Kita kan kemarin masuk urutan keempat tingkat kerawanan tinggi untuk pilkada, dan saat ini kita sudah masuk kategori aman, berdasarkan rilis bawaslu yah,” tuturnya.
Ia berharap masyarakat Sulsel terus sehat dalam berdemokrasi, hal itu juga ditujukannya kepada para kontestan pada pilkada ini, agar sehat dalam menjalankan pemerintahan nantinya.
Untuk Informasi, 9,400 personel polisi terbagi di seluruh Polres se-Sulawesi Selatan telah diterjunkan. “Khusus Polda Sulsel sekitar 1.200 personel akan dikerahkan untuk mengawal pengaman penghitungan sampai sampai selesai,” kuncinya. (Abu-Yadi/C)
