JENEPONTO, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Salah satu langkah strategisnya adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk Tahun Anggaran 2024.
Bimtek yang berlangsung di Hotel Horizon Makassar ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, H. Arifin Nur, SH., MH., pada Rabu (6/12/2024).
Dalam sambutannya, Arifin menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, kami berharap seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Hasilnya, masyarakat Jeneponto akan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar H. Arifin Nur.
Bimtek ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jeneponto. Selama tiga hari, mereka mendapatkan pembekalan dari narasumber ahli terkait berbagai topik, termasuk:
- Peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa
- Strategi pengadaan yang efektif
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan
- Pengelolaan anggaran yang akuntabel
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Jeneponto, Irwan Abdullah, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan meminimalkan risiko penyimpangan.
“Melalui pelatihan ini, peserta akan lebih memahami tata kelola pengadaan yang benar, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan,” ungkap Irwan Abdullah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan. Para narasumber memberikan wawasan praktis serta strategi yang relevan dengan tantangan pengadaan di daerah, guna memastikan implementasi pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Jeneponto berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
