MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyuarakan keprihatinan atas kondisi ruas jalan provinsi di Kabupaten Wajo. Minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap perbaikan jalan tersebut menjadi sorotan, meski Wajo dikenal sebagai salah satu penyangga pangan terbesar di Sulsel sekaligus daerah perlintasan strategis antar kabupaten/kota.
“Padahal Kabupaten Wajo merupakan penyangga pangan terbesar di Sulawesi Selatan dan menjadi jalur perlintasan utama. Namun, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di wilayah ini sangat minim,” ujar Sultan Tajang, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, usai rapat dengan mitra OPD Pemprov di DPRD Sulsel, Rabu (11/12/2024).
Sultan mengungkapkan, dari total 40 kilometer jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat dan sedang di Kabupaten Wajo, Pemerintah Provinsi hanya mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 2,8 kilometer pada APBD Pokok 2025.
“Kondisi jalan provinsi di Wajo sangat memprihatinkan. Sebagian ruas jalan bahkan belum pernah tersentuh pengaspalan selama puluhan tahun,” kata Sultan.
Dia menegaskan, kondisi jalan yang buruk ini berdampak negatif pada masyarakat, baik dari segi keselamatan maupun ekonomi. Ia mendesak Dinas Bina Marga Sulsel agar segera memberikan perhatian serius dan melakukan langkah antisipatif, setidaknya penanganan sementara.
“Banyak korban dan kerugian akibat jalan rusak di Wajo. Sebagai daerah penyangga pangan, perhatian terhadap infrastruktur harus lebih optimal. Minimal, ada penanganan sementara untuk mengurangi dampak buruk,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Teknik dan Perencanaan Dinas Bina Marga Sulsel, Nihaya, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Pada APBD Pokok 2025, anggaran yang dikelola Dinas Bina Marga mengalami rasionalisasi signifikan dari Rp668 miliar menjadi hanya Rp177 miliar.
“Dengan anggaran yang sangat minim, kami hanya dapat melakukan perbaikan pada ruas jalan dengan skala prioritas, khususnya yang mengalami kerusakan parah,” jelas Nihaya.
Ia juga menjelaskan, rasionalisasi anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang mengedepankan konsep 'APBD Sehat'.
“Prinsipnya, kami fokus pada skala prioritas yang paling mendesak. Namun, kami tetap berharap adanya tambahan anggaran untuk memperbaiki lebih banyak ruas jalan di masa mendatang,” pungkas Nihaya.
Dengan kondisi ini, harapan masyarakat Wajo terhadap perbaikan jalan yang lebih signifikan masih bergantung pada alokasi anggaran Pemprov di tahun-tahun mendatang. (Yadi/B)
