MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Anggota DPRD Sulawesi Selatan Komisi D, Vonny Ameliani Suardi menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako pada momen jelang Pilkada Serentak 2024 lalu.
Hal tersebut disampaikan fraksi Gerindra itu dalam rapat evaluasi triwulan III Tahun 2024, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Sabtu (14/12/2024).
Rapat tersebut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemrpov) mitar kerja Komisi E, salah satunya Dinas Sosial Sulsel.
Dalam kesempatan ini, Vonny Amelia mempertanyakan terkait praktik-praktik manipulasi bantuan sosial yang sering dikaitkan dengan kepentingan politik.
"Tidak semudah itu bantuan sosial diubah-ubah hanya karena masyarakat tidak mendukung pilihan politik tertentu," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto ini, Minggu (15/12/2024) saat dimintai tanggapan.
Politisi perempuan partai Gerindra ini juga menuturkan, sisitem pengelolaan bantuan sosial yang ada saat ini sudah dirancang agar tidak bisa diubah secara sepihak. Namun kata Vonny, kenyataannya beberapa oknum terkait yang menyalahgunakan pemberian bantuan tersebut.
"Kalau ada kejadian seperti itu, patut diduga ada permainan oknum di bawah, memanfaatkan bansos untuk mengarahkan pilihan tertentu," bebernya.
Vonny juga menyebutkan adanya laporan dari daerah pemilihannya (dapil) terkait intimidasi terhadap penerima bantuan. Ia menyebut salah satu kasus yang mencuat adalah seorang tuna netra yang bantuan sosialnya dihentikan dengan alasan yang tidak jelas.
"Adakah yang lebih layak dari seorang tuna netra? Bahkan ibunya juga tuna netra. Ini benar-benar menyedihkan," ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pelaporan jika ditemukan kasus serupa. Bersama Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, ia berjanji untuk menelusuri kasus-kasus ini dan menindaklanjuti oknum yang terlibat.
"Jika perlu, kami akan bawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Tidak boleh ada lagi politisasi bantuan sosial atau menzalimi rakyat miskin," tandasnya.
Pihaknya juga meminta dukungan dari Partai Gerindra dan media untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Paslanya, politisasi bantuan sosial tidak hanya melanggar etika, namun juga mencederai rasa kemanusiaan.
"Saya politisi, tapi saya tidak akan pernah tega mempolitisasi bantuan untuk rakyat miskin demi kepentingan politik. Masih banyak cara lain untuk berjuang di dunia politik tanpa harus merugikan mereka yang membutuhkan," tutupnya. (SURYADI/B)
