PANGKALPINANG, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung raih 2 (dua) penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Penghargaan tersebut diterima Kepala Bagian Umum, Triandini Oscar, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin, (16/12/24).
Kedua penghargaan tersebut adalah Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Satker Besar) T.A. 2024 dan Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga dengan Implementasi Kontrak Pra-DIPA Terbesar.
Kakanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi dalam laporannya mengatakan, berdasarkan tantangan-tantangan yang telah di-capture dalam pelaksanaan anggaran hingga tahun 2024, pihaknya merekomendasikan beberapa hal, diantaranya satuan kerja untuk melakukan akselerasi proses pelaksanaan anggaran dengan tata kelola yang baik agar manfaat dapat segera dirasakan masyarakat. Kemudian, ia juga berharap agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan dan penertiban aset negara/daerah, mendorong kerja sama pembiayaan di sektor pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan serta penguatan peran UMKM lokal.
"Juga lakukan peningkatan sinergi antar lembaga untuk mengembangkan strategi pemanfaatan kekayaan negara di Bangka Belitung," ujar Edih.
Pj. Gubernur Bangka Belitung, Sugito menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang merupakan APBN transisi dirancang untuk tetap menjaga stabilitas, inklusivitas serta keberlanjutan dalam upaya mendukung transisi pemerintah agar berjalan dengan lancar dan efektif.
Ia mengingatkan agar belanja negara harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, efektif dan efisien.
"Dan kepada para KPA, sesuai Instruksi Presiden, agar mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus sesuai prioritas dengan fokus kepada hasil," ujar Sugito mengingatkan.
Terakhir, ia juga mengajak jajaran untuk senantiasa menjaga tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta tata kelola yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Babel, selalu mmeminta kepada jajarannya untuk terus tingkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
