MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kota Makassar, utamanya dalam pelayanan publik, infrastruktur seperti masalah drainase yang mengakibatkan banjir dan sejumlah masalah lainnya.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam podcast Harian Rakyat Sulsel bertema "Peran OPD Kota Makassar dalam Memberikan Pelayanan Publik ke Masyarakat", Senin (17/12/2024).
Sulkarnain mengatakan untuk masalah genangan air di Kota Makassar masih menjadi keluhan masyarakat. masalah tersebut disampaikan selama masa reses. Menurut dia, akar persoalan ini terletak pada dua hal utama, yakni saluran drainase yang belum baik dan muara air sendiri.
"Kadang masyarakat menuntut untuk dibuatkan drainase, tapi lupa muaranya ke mana sehingga dua tiga tahun menumpuk sedimen di atasnya sehingga bermasalah lagi. Kan harusnya dipikirkan di awal kalau kita dibuatkan drainase muaranya ke mana supaya tidak sia-sia dibangun. Sedimen menumpuk dan menyebabkan drainase tidak berfungsi optimal dalam waktu dua hingga tiga tahun," tutur Sulkarnain.
Dua juga mengatakan, beberapa titik di Kota Makassar telah memiliki saluran drainase dengan muara yang jelas, namun masih ada wilayah yang tidak memiliki muara yang memadai. Kondisi inilah yang menjadi penyebab terjadinya genangan air yang berulang setiap musim hujan datang.
Bahkan, di daerah pemilihan Sulkarnain, di Dapil 3 Makassar yakni Tamalanrea dan Biringkanaya, genangan air memakan korban jiwa seorang anak yang tenggelam. Untuk itu, ia berharap Wali Kota Makassar yang baru kedepannya mampu menghadirkan inovasi untuk mengatasi masalah ini.
"Jadi sampai saat ini belum ada solusi dan terbukti masih ada genangan yang terjadi. Bahkan di dapil saya ada korban jiwa kemarin, ada anak yang tenggelam. Kita berharap wali kota yang baru ini memiliki inovasi-inovasi terkait masalah permasalahan ini," kata dia.
Selain masalah genangan air, Sulkarnain juga menyoroti persoalan infrastruktur kantor kelurahan. Kata dia, dalam kunjungan kerjanya ke 15 kecamatan, pihaknya menemukan masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor definitif.
Untuk itu, Sulkarnain berkesimpulan bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan optimal, sementara fasilitas pelayanan publik saja belum tersedia dalam hal bangunannya secara tetap. Kedepannya, Komisi A DPRD Makassar disebut telah berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan kantor kelurahan yang belum permanen ini.
"Kami di Komisi A berkomitmen memperjuangkan supaya kantor lurah yang belum permanen itu segera ada untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Parahnya lagi ada yang permanen tapi digugat oleh ahli waris yang punya tanah dan dimenangkan sehingga kantor lurahnya ditarik. Makanya sekarang harus tegas tidak membangun kalau alas haknya tidak jelas," beber Sulkarnain.
"Saya juga mau sampaikan di sini bahwa dari 12 kantor lurah yang belum ada di Kota Makassar, Insyaallah 2025, ada 6 yang kantor yang kita anggarkan untuk dibangun. Kalau yang 6 lainnya belum selesai persoalan alas haknya," sambung dia.
Sementara untuk masalah lain, seperti pelayanan kependudukan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) disebut sejauh ini sebenarnya sudah baik, namun masih mendapat keluhan dari masyarakat. Salah satu perbaikan pelayanan yang dilakukan adalah menempatkan pegawainya di kantor kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hanya saja, jumlah pegawai yang tersedia masih dinilai kurang dan tidak sebanding dengan rasio masyarakat yang datang melakukan pengurusan dalam sehari sehingga mendapatkan keluhan. Untuk itu, Sulkarnain mendukung pengadaan mobil layanan keliling sebagai solusi tambahan untuk mengatasi tingginya volume permohonan administrasi kependudukan.
"Sebenarnya prosedur yang ada di Kota Makassar atau di daerah lain sudah berjalan normal, cuman jumlah ASN yang melayani kemungkinan besar masih cukup mengantisipasi jumlah penduduk yang ada di wilayah Kota Makassar. Bayangkan dua tiga orang yang standby di kantor dukcapil atau kecamatan, sementara yang datang puluhan kan ribet juga," terang dia.
Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan ini, ia juga menyarankan agar rekrutmen tenaga kontrak seperti Laskar Pelangi yang dilakukan Pemkot Makassar diberdayakan lebih optimal. Menurutnya, mereka sebaiknya dibekali keterampilan yang memadai, terutama dalam bidang teknologi informasi atau ITE untuk membackup pelayanan masyarakat di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.
"Sejumlah ini masih kurang karena dari hasil kunjungan kami di kecamatan yang standby di sana satu orang dan satu komputer sehingga kemarin meminta untuk tambahan. Kami sudah sampaikan ke teman-teman di banggar untuk memprioritaskan pelayanan publik, teman-teman OPD karena itu tadi jangan terlalu bicara pelayanan yang bagus tapi kondisi pelayanannya yang tidak bagus," tutur Sulkarnain.
Sementara mengenai rencana pergantian kepala dinas yang sering kali diikuti dengan perubahan aplikasi menjadi perhatian DPRD Makassar. Sulkarnain menyatakan bahwa pihaknya rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap perubahan aplikasi benar-benar memudahkan masyarakat, bukan malah membebani mereka dengan sistem baru yang rumit.
Hal tersebut disampaikan mengingat dalam pergantian masa kepemimpinan Mohammad Ramdhan Pomanto kepada Munafri Arifuddin dipastikan akan banyak kepala OPD yang ikut berganti. Meskipun menurut Sulkarnain pergantian kepala dinas adalah hal yang wajar dalam pemerintahan.
Sulkarnain mengatakan, perubahan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik karena para staf di bawah pimpinan sudah memahami sistem kerja yang ada. Tugas pemimpin baru hanya menyempurnakan layanan yang belum optimal.
"Saya kira pelayanan tidak akan terganggu kalau di pucuk pimpinan berganti. Karena teman-teman stakeholder yang ada di bawa ini sudah paham dalam menjalankan sistem yang ada. Sisa memang pimpinan yang baru ini fungsinya mengontrol kira-kira apa yang belum sempurna sebelumnya disempurnakan," beber dia.
Mengenai kemungkinan pergantian pejabat pada 2025, Sulkarnain menilai hal itu masalah wajar karena wali kota baru tentu membutuhkan tim yang sejalan dengan visi misinya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak khawatir karena DPRD siap menerima dan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.
Terakhir, dalam bidang pelayanan kesehatan di Kota Makassar, Sulkarnain menyebut bahwa pelayanan di RSUD Daya juga masih sering dikeluhkan warga karena lambatnya pelayanan. Selain itu, masalah pendidikan juga kerap menjadi aduan masyarakat, terutama saat musim penerimaan siswa baru.
Zonasi sekolah dinilai masih menjadi keluhan paling sering disampaikan warga. Untuk itu, Sulkarnain berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada siswa yang dirugikan akibat kebijakan zonasi.
Dia menegaskan bahwa semua bidang pelayanan, baik kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur, menjadi perhatian seluruh anggota DPRD Makassar, tidak hanya terbatas pada komisi tertentu. Hal ini dilakukan demi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
"Jadi saya sampaikan bahwa masalah zonasi tersebut kemungkinan besar pada saat penerimaan lagi kita koordinasi ulang dengan teman-teman di dinas pendidikan kira-kira solusi terbaik untuk warga yang tidak terakomodir apa. Karena zonasi ini juga merupakan kebijakan dari pusat. Tapi untuk di Makassar ini kita usahakan cari solusi yang terbaik dan tidak ada dirugikan. OPD juga berjalan dengan tupoksinya sesuai prosedural dan warga juga tidak dirugikan karena anaknya terakomodir dengan zonasi ini," ujar Sulkarnain. (isak pasa'buan/C)
