"Kami sedang memperjuangkan agar tenaga non ASN yang belum masuk dalam formasi PPPK tetap mendapatkan perhatian. Salah satunya dengan melalui skema kerja paruh waktu yang akan kami dorong implementasinya pada 2025 nanti," bebernya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Mizar Roem, mempertanyakan terkait penentuan formasi alokasi kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau PPPK.
"Karena ada yang mengajukan mendaftar 15 tapi diterima hanya 1, Kenapa begitu?, terus apa yang membedakan PPPK lulusan SMA dan PPPK lulusan S1," kata Mizar.
Legislator NasDem Sulsel ini juga menayakan terkait dengan para honorer Pemprov Sulsel yang tidak keterima sebagai PPPK.
"Ini PPPK cukup krusial, karena jangankan diluar, di sekretariat DPRD sendiri akan bertanya kepada kami, bagaiman statusnya," terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menjelaskan bahwa kebijakan untuk PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan provinsi.
"Terkait formasi, pemerintah provinsi telah mengusulkan 12 ribu formasi, yang kemudian disetujui. Namun, jumlah tenaga non-ASN di provinsi mengalami penurunan akibat evaluasi berkala, sehingga posisi saat ini sekitar 10 ribu orang," ungkap Sukarniaty.
Ia berharap agar seluruh tenaga non-ASN yang berjumlah 10 ribu tersebut dapat diakomodir dalam formasi PPPK yang telah disetujui sebanyak 12 ribu.
"Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi, kami akan mengupayakan agar mereka tetap bekerja dalam skema paruh waktu. Namun, pelaksanaannya masih menunggu juknis resmi," katanya. (Yadi/B)
