"Kita harus wanti-wanti selalu diedukasi oleh OJK. Harus selalu diingatkan saja kepada masyarakat. Kan harus dilihat, diterawang, itu harus diingatkan oleh OJK. Jangan nanti ada kebakaran baru semprot," katanya mengibaratkan.
Menurut dia, salah satu cara yang juga lebih efektif untuk meredam uang palsu ini adalah dengan memanfaatkan transaksi digital. Dia juga menghimbau, upaya untuk menghindari uang palsu merupakan tanggung jawab bersama, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat sendiri.
"Kurangi transaksi pakai uang kertas, pakai lah transaksi digital seperti mobile banking. Karena itu mengurangi risiko uang palsu. Ini tanggung jawab semua karena sudah warning juga dari Polda, bahwa masyarakat punya kewajiban antisipasi," terang Sutardjo menandaskan.
Menanggapi isu keterlibatan pimpinan kampus, Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar, Prof Muhammad Khalifah Mustamin, buka suara. Dia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak terkait dengan temuan pabrik upal oleh pihak kepolisian ini.
"Terkait Upal, saya ingin sampaikan bahwa kampus UIN Alauddin itu tidak menjadi bagian kebijakan kampus, rektor dan jajarannya terkait isu (pabrik upal) yang merebak," katanya.
Khalifah mengatakan bahwa terkait dugaan kasus tersebut saat ini sudah menjadi ranah dari pihak kepolisian Polres Gowa. Sehingga sebagai pihak kampus mengikuti mekanisme selanjutnya.
"Uang palsu kan sekarang sudah di tangan kepolisian. Kami pihak kampus, ya bagaimana mekanisme yang ada di kepolisian berjalan karena kami tidak bisa campuri itu," sebutnya.
Terkait dengan internal UIN Alauddin tentu rektorat dan seluruh pihak pimpinan sudah mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan pegawai yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
