"Saya sangat menyayangkan hal itu terjadi di lingkungan akademisi. Dimana marwa perguruan tinggi itu sangat tercoreng dengan adanya kasus tersebut," katanya.
Mewakili DEMA dan seluruh mahasiswa UIN Alauddin, Fadil pun mendesak kepada pimpinan universitas dalam hal ini rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhanis, untuk memberi sanksi berat kepada siapapun pihak civitas yang terlibat dalam kasus ini.
Adapun jika terbukti ada pihak pimpinan yang terlibat dalam kasus ini, dia pun mengecam keterlibatan itu dan mendesak kepada pimpinan yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.
"Selain sanksi etik dan akademik, pimpinan yang ikut terlibat dalam kasus ini juga mesti mendapat sanksi pidana dari kepolisian," tegasnya.
Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Rudianto Lallo turut menyoroti pengungkapan kasus ini. Dia pun sangat menyayangkan aksi ini menggunakan lingkungan pendidikan sebagai tempat beroperasi.
"Kenapa disayangkan? karena pabrik atau percetakan uang palsu ini lokasinya terjadi di kampus. Terjadi di lembaga pendidikan yang merupakan naungan Kementerian Agama. Ini sangat-sangat memprihatinkan," ujarnya.
Lebih jauh, Legislator Partai NasDem ini pun mendesak kepolisian untuk membongkar sindikat pencetak serta pengedar Upal ini hingga ke akarnya. Dia menduga adanya pemodal yang melatarbelakangi sindikat pencetakan dan pengedaran upal ini.
"Bongkar dan ungkap siapa aktor intelektualnya. Siapa dalangnya. Kok bisa lembaga tinggi pendidikan khususnya di bawah Kementerian Agama, di dalam perpustakaan itu yang merupakan simbol ilmu, kok tiba-tiba kejahatannya ditemukan dalam perpustakaan," tegas mantan Ketua DPRD Makassar ini.
Ditekankan RL--akronim Rudianto Lallo, siapapun yang terbukti terlibat dalam lingkaran kejahatan tersebut, harus diberikan proses hukum. Tidak boleh polisi kemudian setengah-setengah dalam membongkar kasus ini. Harus sampai ke akar-akarnya harus total.
"Saya kira ini menjadi koreksi kita, dan desakan serta mendorong penegakan hukum untuk sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dan bongkar siapa dalangnya. Termasuk soal alirannya disebut ke kiri ke kanan, itu harus dibongkar," tandasnya.
Sedangkan, Anggota Komisi I DPR RI asal Sulsel Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang meminta kepolisian mengusut tuntas dan mengungkap siapa aktor intelektual yang membiayai produksi uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
"Kita patut apresiasi kinerja Polres Gowa yang mampu mengungkapkan praktik produksi uang palsu yang terjadi di lingkungan kampus, namun kami mendesak agar pihak kepolisian tidak main-main dalam perkara ini serta segera membongkar dalang atau aktor intelektualnya," ujar Fredik.
Fredik mendesak membongkar kasus tersebut lantaran produksi uang palsu tersebut cukup besar, serta terjadi di lingkungan kampus, yang sejatinya merupakan lembaga pendidikan untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak.
