MAKASSAR, RAKYATSULSEL - DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa, 24 Desember 2024.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, Dokter Fadli Ananda meminta agar semua rumah sakit (RS) milik Pemprov Sulsel untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan.
"Apalagi menurut kami, RS milik Pemprov Sulsel sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan," kata dr Fadli Ananda usai memimpin rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024, di Gedung DPRD Sulsel.
Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.
"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.
Menurutnya, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya. Sehingga jika 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang. Oleh karena itu pihaknya membahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini.
"Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya. (Suryadi/A)
