MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sepanjang tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki dua penjabat gubernur. Pergantian pucuk pimpinan di tengah jalan itu diduga kuat merupakan imbas dari pemilihan kepala daerah serentak. Pun, masalah serupa tetap tak mampu diselesaikan meski telah gonta ganti pimpinan. Soal utang warisan gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman hingga pembangunan Stadion Sudiang yang belum jelas kapan dimulai.
Hingga mengakhiri tahun 2024 dan memasuki 2025, penjabat gubernur Sulawesi Selatan kembali akan berganti. Profesor Zudan Arif Fakrulloh segera angkat kaki dari Sulsel untuk menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Zudan memimpin Sulsel sejak 17 Mei 2024 menggantikan Bahtiar Baharuddin yang dimutasi sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kedua orang Kementerian Dalam Negeri ini saling tukar jabatan karena Zudan awalnya bertugas di Bumi Makarra' tersebut. Adapun Bahtiar mengawali tugasnya di Sulsel pada 5 September 2023, menggantikan Sudirman Sulaiman karena yang masa jabatan yang telah selesai.
“Januari tahun depan, presiden akan memilih kembali penjabat gubernur yang baru,” ujar Profesor Zudan kepada awak media baru-baru ini.
Tantangan terbesar yang dihadapi Bahtiar maupun Zudan saat memimpin Sulsel adalah bertumpuknya utang yang ditinggalkan oleh Andi Sudirman. Belum lagi, kedua penjabat gubernur tersebut juga dikejar waktu untuk mempersiapkan pengganggaran menghadapi pemilihan kepala daerah serentak.
Pemprov Sulsel di 2024 dituntut menuntaskan utang pembangunan dari tahun 2023 dengan totalnya Rp 300 miliar lebih kepada pihak ketiga yang menjadi mitra pemprov dalam melaksanakan pembangunan.
Akibatnya beberapa program pembangunan yang sebelumnya sudah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 harus melakukan refocusing.
Tiga organisasi perangkat daerah dengan anggaran yang cukup besar yaitu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, harus legawa melepas sejumlah program mereka.
Dinas TPH-Bun Rp 74 miliar alokasi program pisang Cavendish, DKP Sulsel Rp 10 miliar untuk program rumpon dan Disnakeswan Rp 19 miliar dan beberapa program pemprov lainnya disesuaikan dengan jumlah utang yang harus diselesaikan.
Tak hanya itu, sejumlah anggaran pemeliharaan jalan juga ikut dirombak untuk melakukan pelunasan utang tersebut. Ruas jalan itu adalah adalah Solo-Peneki (Kabupaten Wajo) dan Munte Bontolempangan Masing-masing secara berurutan memiliki porsi anggaran Rp8,4 miliar dan Rp5,9 miliar.
Utang Pemprov Sulsel kepada pihak ketiga pada minggu terakhir Desember 2024 sudah kurang dari Rp 50 miliar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin baru-baru ini.
Menurut dia, untuk utang kepada pihak ketiga seluruhnya sudah dianggarkan, hanya saja untuk melakukan pembayarannya masih menunggu kelengkapan berkas dari masing-masing OPD penanggung jawab, yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
“Kami memang targetkan untuk selesai agar tidak menyeberang lagi. Ini utang 2023 jangan sampai menyeberang ke 2025,” imbuh Salehuddin.
Hanya saja, kata dia, untuk dana bagi hasil bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota tahun 2024 belum terbayarkan selama delapan bulan. Untuk besaran DBH itu sendiri berada pada kisaran rata-rata perbulan mulai Rp 119 miliar sampai Rp 146 miliar untuk dibagikan kepada 24 kabupaten dan kota.
“Baru sampai bulan April semua kabupaten dan kota yang sudah dibayarkan,” beber Salehuddin.
Beberapa program juga akan kembali dianggarkan yang belum sempat terlaksana, seperti pelaksanaan Amdal pembangunan Stadion Sudiang Rp 1 miliar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel.
Dia mengatyakan, sampai pada Desember 2024 ini, pendapatan Pemprov Sulsel sudah 95 persen dari total APBD 2024 sekira Rp 10 miliar lebih. Namun untuk progres belanja berada pada angka 89 persen, progresnya masih berjalan.
“Ini masih berproses terus, harusnya selisihnya pendapatan dengan belanja dengan beberapa inputan program. Harusnya empat persen selisih antara pendapatan dan belanja,” ujar dia.
Sementara itu, rencana pembangunan Stadion Sudiang mulai ramai diperbincang ketika Bahtiar Baharuddin masih menjabat sebagai penjabat gfubernur Sulsel. Bahtiar mulai mengumumkan pembangunan Stadion Sudiang itu yang rencananya akan dibiayai oleh pemerintah pusat pada Februari 2024.
Porsi Pemprov Sulsel untuk stadion itu sebagai leading sektor yang menyediakan lahan dan bakal digarap untuk menjadi lapangan sepak bola yang cukup dinanti oleh masyarakat. Pemantauan dan penetapan pun juga sudah dilakukan sebelum digantikan oleh Profesor Zudan Arif Fakrulloh pada Mei 2024 lalu.
Bahkan wacana peletakan batu pertama pembangunan Stadion Sudiang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di Sulsel pada Agustus 2024 lalu. Namun, hingga Jokowi diganti oleh Prabowo Subianto, pembangunan fisikstadion jauh dari harapan.
Semasa Zudan menjadi penjabat gubernur, wacana groundbreaking juga kembali dijadwalkan pada September 2024, namun belum sempat terjadi sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sempat juga dikabarkan, proyek Stadion Sudiang lenyap dari struktur APBN 2025.
Zudan menyatakan memperhatikan dengan cermat rencana pembangunan stadion itu untuk akhirnya kembali menjadi program yang akan didanai pemerintah pusat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman menyatakan proyek Stadion Sudiang tetap direncanakan dibangun tahun depan.
Beberapa persiapan pun sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk mengawali rencana pembangunan Stadion Sudiang. Beberapa di antaranya yakni penyediaan lahan, beberapa kebutuhan dokumen, seperti feasibility study (fs) penganggaran amdal, dan koordinasi bersama dengan pihak Kementerian PUPR melalui Balai Pemukiman, Prasarana dan Wilayah (BPPW) Sulsel.
Menurut Suherman, pihaknya sampai saat ini masih menunggu detail engineering design (DED) dari pemerintah pusat untuk melangkah pada pembuatan amdal yang akan dieksekusi oleh Pemprov Sulsel.
Untuk Informasi, akses jalan ke lokasiStadion Sudiang dibebankan ke pemerintah Kota Makassar. Maka dari itu, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Makassar melakukan peninjauan lokasi stadion di wilayah Sudiang, bahkan rencana penggunaan anggarannya itu diperkirakan akan menggunakan Rp 200 miliar APBD Pemkot Makassar.
Proyek strategis nasional yang selesai dikerjakan di Sulsel adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Losari) Makassar, Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) di Kota Makassar, dan peresmian inpres jalan daerah, pada Februari 2024 lalu.
Selain itu, ada juga peresmian Bendungan Pamukkulu di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, peresmian RS OJK di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar. RS OJK merupakan proyek besar di Sulawesi Selatan dan menjadi rumah sakit jantung pertama di Indonesia Timur.
Sementara itu, disektor transportasi publik "milik" Pemprov Sulsel , Teman Bus Mamminasata juga memiliki dinamika di Sulsel. Teman Bus yang sebelumnya beroperasi dengan empat koridor pada tahun 2023, mulai Januari 2024 hanya dua koridor yang beroperasi akibat pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
Namun, pada Agustus 2024 penambahan koridor kembali dilakukan yang melayani beberapa rute yang sebelumnya juga melayani koridor yang dinonaktifkan pada awal tahun, melalui penataan ulang. Penataan ulang rute tersebut meliputi pelayanan dari kampus Fauktlas Teknik Unhas di Kabupaten Gowa menuju kampus Unhas Tamalanrea.
Namun untuk tahun 2025 mendatang subsidi dari pemerintah pusat tak lagi akan menanggung sepenuhnya operasi dari Teman Bus di Sulsel. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemerintah pusat hanya akan melakukan subsidi satu koridor saja.
Selebihnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan operasi koridor yang saat ini masih aktif. Apalagi peningkatan penumpang cukup signifikan dari koridor yang aktif itu.
"Salah satu kendala kami untuk Teman Bus adalah penganggaran. Kami hanya bisa menganggarkan sekira Rp 5 miliar saja, sementara kebutuhan untuk operasi setiap koridornya dalam satu tahun itu sekira Rp 15 miliar,” ujar Erwin, kepada awak media baru-baru ini.
Dia berharap, Pemprov Sulsel bersama dengan pemerintah daerah yang menjadi lintasan Teman Bus Mamminasata, seperti Kota Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar bisa menyatukan persepsi terkait dengan rencana pembiayaan dari pemerintah daerah.
Meski banyak "bolong-bolongnya" namun sepajang 2024, daerah ini memiliki beberapa capaian yang patut diapresiasi. Pelaksana harian Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib menyampaikan, digitalisasi pemerintahan meningkat drastis dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melaju pesat 2024.
“Jumlah transaksi elektronik bulan Juni 2024, 1.154 lingkup Pemprov Sulsel. Lalu pada Desember 2024 naik menjadi 54. 235 tanda tangan elektronik, dan jumlah transaksi surat elektronik naik 50 kali di Pemprov Sulsel,” ujar Sultan.
Dia juga menyampaikan beberapa capaian Pemprov Sulsel selama 2024 ini, seperti Pemprov Sulsel mendapatkan apresiasi dari pihak Kementerian Sosial atas pelayanan dan intervensi dampak bencana longsor di Luwu, Wajo, Enrekang, dan Pinrang.
Pemprov Sulsel bersama dengan pemerintah pusat juga sudah mengirimkan sederetan bantuan untuk korban bencana, salah satunya 150 ton beras untuk korban banjir dan longsor, pada 5 Mei 2024 lalu.
Selain itu, Pemprov Sulsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2023 pada 29 Mei 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta masuk sepuluh besar inflasi terendah year on year (YoY) pada 4 Juni 2024 lalu.
Sementara itu, Pemprov Sulsel juga meraih predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik 2024 dari Komisi Informasi Pusat pada 17 Desember 2024. Bahkan, Profesor Zudan Fakrulloh jadi penjabat gubernur terbaik di Indonesia.
Pemerintah Sulsel juga berhasil meraih penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Level 3 tahun 2024 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu, 20 November 2024. Bebrasil menuntaskan dana Pilkada Serentak 2024.
Penghargaan lainnya adalah APBD Award Kategori realisasi Belanja Daerah tertinggi dan kategori realisasi terhadap pendapatan tertinggi (18 Desember 2024). Penilaian Kepatutan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 masuk Zona Hijau kategori A dengan Opini Kualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada 12 Desember 2024, dan kategori daerah yang berhasil mendorong transisi energi dan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan dari Dewan Energi Nasional (11 Desember 2024). (abu hamzah/C)
