MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan menyebutkan jika Pendidikan saat ini belum optimal. Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan dengan provinsi lain pada tahun 2024.
"Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kita masih berada di peringkat 14 dari beberapa Provinsi lain," kata ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar diskusi bertajuk 'Potret Pendidikan di Sulawesi selatan' di warkop Sija, Senin (30/12/2024).
Sementara hasil asesmen kompetensi nasional literasi dan numerasi menunjukkan jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum dua tahun terakhir jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK 2023 dan 2024 yang ini berada pada tingkat kategori sedang.
Pencapaian ini berada di bawah rata-rata pencapaian nasional (2023) yaitu literasi 68,10 persen dan numerasi 62,50 persen (Dirjen PAUD dan Dikdasman 2024).
Selanjutnya rata-rata lama sekolah (RLS), Sulawesi Selatan berada diperingkat 21 dengan provinsi lain pada tahun 2024. Hingga dampaknya berimbas pada angka pengangguran lulusan di Sulsel.
Berdasarkan data angka pengangguran lulusan SMA di Sulsel tahun 2024 mencapai 5,86 persen, lulusan DI-DIII tahun 2024 mencapai 9,01 persen.
Sehingga pihaknya masih perlu upaya peningkatan secara signifikan agar indikator mutu pendidikan (IPM, literasi dan numerasi, akreditasi sekolah/madrasah, angka pengangguran lulusan SMK dan diploma). Baik itu aspek pemerataan pendidikan (Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA, APK/APM perguruan tinggi. bisa mengalami peningkatan pada tahun 2025 nanti.
"Kami merekomendasikan kepada pemimpin pemerintah yang baru terpilih baik di tingkat provinsi Sulsel maupun tingkat kabupaten/kota agar memberikan prioritas program pendidikan pada peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan, seperti peningkatan literasi/numerasi, akreditasi, peningkatan APK/APM TK dan perguruan tinggi, dan penanganan anak tidak sekolah, Harapnya.
"Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu mengalokasikan lebih banyak beasiswa bagi penduduk tidak mampu yang akan melanjutkan Pendidikan ke PT. Kami juga berharap Kepala sekolah perlu memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran literasi dan numerasi pada semua satuan pendidikan dan peningkatan akreditasi sekolah," harapnya.
Selanjutnya dia Kepala SMK/Direktur Politeknik perlu meningkatkan pembelajaran berbasis industri dan dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja lulusan.
"Kepada kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan formal perlu meningkatkan peran dalam pelaksanaan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dalam mengatasi anak tidak sekolah. Perlu koordinasi semua pemangku kepentingan di bidang Pendidikan dalam mengatasi isu-isu dan kasus-kasus negatif dalam dunia Pendidikan," tutupnya. (Abu Hamzah/B)
