MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, SE, M.Si, menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi yang digelar bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Rakor berlangsung di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (2/1/2025), dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Provinsi, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kapolda, Forkopimda, serta seluruh Pj. Wali kota dan Bupati se-Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan ini, usai Rakor. Yasir menjelaskan bahwa Rapat tersebut membahas langkah pengendalian terhadap potensi bencana berdasarkan hasil kajian BMKG Sulawesi Selatan.
"Dalam laporan yang disampaikan, teridentifikasi 16 wilayah di Sulawesi Selatan mengalami bencana banjir, sehingga pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiagaan darurat pada awal tahun ini," jelasnya usai Rakor.
Berdasarkan data BMKG memaparkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi perlu diwaspadai pada periode Januari 2025.
Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2025, dengan daerah rawan seperti Takalar, Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, serta sebagian kecil Luwu Utara dan Luwu Timur.
Khusus Kabupaten Bone, wilayah Bontocani dan Tellulimpoe diprediksi mengalami curah hujan sangat tinggi pada 1-10 Januari 2025.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Yasir Machmud juga caleg terpilih dari Dapil VII (Bone) mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan dampak lain akibat hujan dengan intensitas tinggi.
"Bencana banjir ini telah menggenangi sejumlah wilayah dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, termasuk akses jalan yang terputus. Kami, sebagai bagian dari pimpinan daerah, kami akan terus memantau kondisi dan memastikan evakuasi masyarakat berjalan lancar," imbuh Yasir.
Sedangkan, Menko PMK, Pratikno, mengungkapkan bahwa BNPB telah menyalurkan bantuan senilai Rp 14 miliar untuk mendukung penanganan bencana di Sulawesi Selatan.
"Makanya disini membahas usulan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, baik dari kategori rusak ringan hingga rusak berat, sebagaimana disampaikan oleh Kepala BNPB," jelasnya. (Yadi/A)
