MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan yang perlu diantisipasi.
Pernyataan ini disampaikan Pratikno setelah menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana alam di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (2/1/2025).
Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai, terutama bagi nelayan.
"Kami tadi menggelar rapat bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan para bupati serta wali kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian," jelas Pratikno.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar. Suharyanto mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.
"Menjelang pergantian tahun 2024-2025, meskipun ada bencana di Jawa, semuanya dapat ditangani dengan baik. Pemudik pun bisa melaksanakan perjalanan Natal tanpa terganggu oleh bencana banjir atau tanah longsor. Ini semua bisa teratasi karena kita sudah siap sebelumnya," ujarnya.
Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.
"Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi," katanya.
Suharyanto juga mengungkapkan bahwa BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan berpotensi mengalami cuaca ekstrem, dengan puncak musim hujan berlangsung mulai Desember hingga Juni. Wilayah tertentu akan mengalami curah hujan tinggi pada waktu yang berbeda-beda.
"Pada bulan Januari, khususnya antara tanggal 2 hingga 7, beberapa wilayah seperti Makassar, Maros, dan Soppeng masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem," ungkap Dwikorita.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca guna memitigasi risiko bencana, mengingat perubahan cuaca bisa terjadi dengan cepat.
"Masyarakat bisa memantau informasi cuaca melalui aplikasi BMKG, yang memberikan update tentang curah hujan, kecepatan dan arah angin, serta kelembapan udara," tuturnya. (Hikmah/B)
