Pilkada Lewat Legislatif, Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi? Begini Kata Ketua DPRD Sulsel

  • Bagikan
Aksi penolakan Pilkada lewat DPRD. (JPNN)

Menurut Cicu, suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ini. “Kita perlu mendengar tanggapan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat keputusan yang tidak melibatkan aspirasi rakyat, karena itu bisa memunculkan ketidakpercayaan,” tuturnya.

Pengamat Politik: Ada Tiga Faktor Dasar Wacana Pilkada Lewat DPRD

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Hasrullah, menilai bahwa wacana yang diusulkan Presiden Prabowo ini berlandaskan tiga faktor utama.

“Pertama, untuk memastikan biaya politik (cost politik) pada Pilkada lebih transparan dan terkontrol,” ujarnya.

Hasrullah menyebut bahwa faktor kedua adalah konflik yang sering terjadi selama Pilkada, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan. Ia mencontohkan bentrokan antarpendukung pasangan calon saat debat Pilgub Sulsel di Makassar beberapa waktu lalu.

“Di dalam debat kandidat, di luar malah terjadi baku lempar. Konflik seperti ini sering terjadi di berbagai daerah,” ungkapnya.

Faktor ketiga adalah maraknya praktik politik uang. Menurut Hasrullah, politik uang sulit dilacak dan menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi.

“Jika tidak diatur dengan baik, sumber uang yang digunakan menjadi tidak transparan. Akibatnya, norma-norma demokrasi yang baik disalahgunakan,” jelasnya.

  • Bagikan

Exit mobile version