Ia menambahkan bahwa untuk mencegah praktik serupa, proses seleksi di DPR harus diperketat. “DPR harus menyeleksi calon kepala daerah berdasarkan pengalaman kepemimpinan dan integritas. KPK juga bisa dilibatkan untuk mengawasi seleksi ini,” imbuhnya.
Wacana Perlu Kajian Akademik Komprehensif
Pengamat politik lainnya dari Universitas Hasanuddin, Andi Naharuddin, menilai bahwa wacana ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi, namun perlu dikaji lebih mendalam.
“Setiap usulan dalam demokrasi itu wajar, tapi penting untuk dilakukan kajian akademik secara komprehensif guna memahami kelebihan dan kelemahannya,” ujar Andi.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan Pilkada saat ini, yang menurutnya seringkali hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan kualitas politik yang baik.
“Pilkada selama ini cenderung menjadi formalitas, yang tidak berbanding lurus dengan edukasi politik masyarakat,” tuturnya. (Yadi/B)
