MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah partai politik menyatakan komitmen untuk mengawal pasangan kepala daerah terpilih yang diusung pada Pilkada Serentak 2024. Tapi, di balik itu, terdapat kekhawatiran adanya peluang keretakan hubungan antara pasangan kepala daerah, terutama bila kepentingan partai pengusung tidak diakomodasi. Bagi-bagi "kue kemenangan" yang tak merata bisa jadi pemicu utama.
Meski belum dilantik dan menjabat secara resmi, kepala daerah terpilih harus diwanti-wanti untuk menjaga harmonisasi ketika kelak mulai menjalankan roda pemerintahan. Sudah menjadi bahasan umum bahwa tak jarang pasangan kepala daerah mengalami keretakan hubungan, bahkan sejak awal-awal di pemerintahan.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan bahwa konflik semacam ini kerap berakar pada dua hal utama, yaitu akomodasi kepentingan pendukung dan distribusi sumber daya yang tidak terkelola dengan baik.
"Saya rasa ini kembali ke praktik-praktik pembuatan kebijakan, dan memang ada dua hal. Pertama adalah bagaimana pelibatan-pelibatan atau bentuk akomodasi para pendukung ini dalam pemerintahan, baik itu secara struktural maupun melalui kebijakan-kebijakan," ujar Ali kepada Rakyat Sulsel, Rabu (1/1/2025).
"Kedua, mengenai distribusi sumber daya karena tidak bisa dipungkiri, praktik-praktik berburu rente masih dilakukan oleh partai-partai politik," sambung dia.
Menurut Andi Ali, salah satu cara mencegah keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang terpilih adalah memastikan bahwa usulan kebijakan partai pengusung mendapat perhatian serius. Jika partai politik, kepentingan biasanya diajukan melalui legislatif lewat beberapa program atau pokok pikirannya.
"Kalau partai melalui DPR, mereka (diakomodir) mengajukan pokok-pokok pikiran atau rekomendasi kebijakan kepada kandidat. Jika ini tidak diakomodasi, tentu akan menimbulkan ketegangan dalam relasi kekuasaan," ujar dia.
Andi Ali menyorot pentingnya distribusi sumber daya manusia dalam pemerintahan. Dia mengatakan, partai pengusung sering kali berharap memperoleh pemenuhan kebutuhan mereka, baik melalui distribusi pembiayaan maupun penempatan kader dalam struktur pemerintahan. Jika ini tidak terpenuhi, ketegangan pun akan timbul.
"Misalnya, usulan kebijakan partai ini tidak diakomodasi, atau orang-orang partai tidak diberi posisi strategis. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keretakan koalisi," jelas Ali.
Dia menambahkan bahwa harmoni dalam koalisi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin daerah mengelola kepentingan partai pengusung.
Salah satu contoh keretakan yang pernah terjadi adalah hubungan antara Mohammad Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi di Makassar. Keduanya pernah harmonis saat maju dalam Pilwali Makassar 2020, namun keduanya retak di tengah jalan dan berujung pada pertarungan di Pilgub Sulsel 2024.
Menurut Ali, salah satu pemicu ketegangan yang kerap muncul karena tidak terakomodasinya kepentingan masing-masing pihak.
"Apalagi jika ada peluang lain yang muncul, misalnya popularitas wakil kepala daerah bertambah, sehingga ada dinamika baru," kata dia.
Selain itu, kata Ali, ego masing-masing pihak juga sering menjadi pemicu konflik. Kepala daerah yang menjabat di posisi kosong satu disebut biasanya ingin mendominasi, sementara wakil kepala daerah merasa memiliki jasa yang layak dihargai lebih. Jika pembagian peran dan wewenang tidak dikelola dengan baik, konflik sulit dihindari.
"Umumnya kosong satu selalu mau dominan, tapi kosong dua juga merasa punya jasa dan ingin mengambil bagian. Kalau pembagian dan akomodasi tidak bagus, tentu terjadi ketegangan. Ini bisa memicu konflik yang ujungnya berhadap-hadapan dalam kontestasi politik berikutnya," tambah Ali.
Andi Ali mengatakan hal ini mencerminkan betapa pentingnya politik akomodasi dalam menjaga stabilitas hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Tidak hanya kepentingan individu yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kepentingan partai pengusung yang mendukung mereka selama proses pemilihan.
Untuk itu, ia mengingatkan bahwa politik akomodasi yang buruk dapat memperburuk situasi. Ketika kepentingan partai tidak terwadahi dengan baik, hubungan antar pasangan kepala daerah rentan retak.
"Jika akomodasi tidak berjalan baik, tentu ini akan memicu konflik. Dalam jangka panjang, konflik ini bisa merusak pemerintahan daerah dan memperbesar peluang persaingan pada Pilkada selanjutnya," jelas dia.
Kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 disebut menjadi tantangan besar bagi pasangan kepala daerah untuk menjaga keharmonisan hubungan selama masa pemerintahan. Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada kemampuan menavigasi kepentingan politik yang kompleks.
Menurut Ali, solusi terbaik adalah membangun komunikasi yang kuat antara pasangan kepala daerah dan partai pengusung. Selain itu, transparansi dalam pengambilan kebijakan dan distribusi sumber daya menjadi kunci utama menjaga stabilitas hubungan.
Terlebih, jika harmonisasi kepala daerah tidak baik juga akan berdampak pada tidak terdistribusi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
"Intinya adalah bagaimana kepentingan partai pengusung ini diakomodasi. Jika itu bisa dilakukan, peluang keretakan akan berkurang, dan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Golkar Sulsel, Rahman Pina menegaskan bahwa Golkar akan mengawal jalannya pemerintahan baik di tingkat provinsi dan juga Kota Makassar serta daerah lainya di Sulsel.
"Semua partai sudah memberikan kepercayaan usungan kader atau figur yang menang di Pilkada serentak 2024. Tentu kami Golkar siap mengawal, baik di provinsi maupun kabupaten kota," kata Rahman.
Ketua AMPG Golkar Sulsel itu, mengatakan, secara koalisi Golkar bagian dari pemenangan Pilgub Sulsel begitu juga di Pilwali Makassar.
Selain iotu, Golkar memiliki target peroleh kursi di pileg tahun mendatang. Maka langkah awal adalah mengawal jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.
"Bagi Golkar ada planing peningkatan kursi di Pileg 2029. Sekarang bagaimana mengawal jalannya pemerintahan. Baik lewat DPRD dan juga aspirasi masyarakat," ujar Rahman.
Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pasangan Gubernur Sulsel 2014 dan juga kepala daerah di 24 daerah, sehingga partai akan berjalan beriringan.
Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Syawaluddin menegaskan komitmen untuk mengawal poemerintahan bersama partai koalisi.
"Partai Gerindra satu komando, sudah perintah partai kami kader seluruh tingkatan bergerak. Dan sudah menjadi pemenang maka kader tetap mengawal jalanya pemerintahan," ujar dia.
Menurut Syawaluddin, Gerindra tidak setengah-setengah dalam berjuang apalagi mengawal pemerintahan daerah. Menurut dia, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, meskipun sebagian daerah kepala daerah terpilih tidak diusung Gerindra. Namun, untuk kepentingan masyarakat se-Sulsel, kader Gerindra di DPRD semua tingkatan siap berkolaborasi.
"Jadi, tidak ada keraguan Gerindra mengawal pemerintahan. Kami mau sejalan pemerintah pusat dipimpin Presiden Prabowo dan kepala daerah terpilih di Sulsel," kata dia.
Adapun, Sekretaris NasDem Sulsel, Syahruddin Alrif menuturkan pihaknya akan mengawal pemerintahan hasil Pilkada 2024.
"Meskipun Partai NasDem tidak menang di semua daerah, tapi mengawal pemerintahan mulai provinsi hingga daerah patut dilakukan. Konsisten kami untuk mengawal pemerintahan sampai 2029," kata Syaharuddin.
Sedangkan, Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis mengatakan bahwa pesan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memerintahkan kadernya untuk mengawal pemerintahan yang baru, mulai dari pusat sampai daerah.
"Partai Demokrat harus berperan banyak dalam proses pemerintahan yang berjalan," ujar Januar.
Menurut dia, pesan AHY yang mengingatkan kader Demokrat agar harus menjadi partai yang berperan di masyarakat. Khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo dan di pasangan Sudirman-Fatma di Sulsel.
"Lima tahun ke depan, peran kader Demokrat semakin dinantikan oleh masyarakat," imbuh dia. (isak pasa'buan-suryadi/C)
