MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selama tahun 2024 mencapai 86,2 persen. Hal ini berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengungkapkan angka ini diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berfokus pada pelayanan publik.
"Survei ini dilakukan di setiap SKPD, terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hasilnya menjadi catatan penting bagi kami," kata Zulkifli, Jumat (3/1/2025).
Ia menyebut indikator ekonomi makro menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Makassar.
Bahkan, lanjut Zulkifli, aspek ini menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam setiap proses evaluasi kinerja pemerintah Kota Makassar.
"Ekonomi makro sangat penting. Indikator seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, hingga penanganan stunting harusnya menjadi prioritas yang diumumkan," ujar Zulkifli.
Oleh karena itu, Zulkifli menegaskan bahwa data-data ekonomi makro ini menjadi panduan untuk menyusun kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di Kota Makassar.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,26 persen pada triwulan ketiga, menunjukkan stabilitas yang terus meningkat.
Danny Pomanto, sapaan akrabnya, pun membeberkan Kota Makassar mencatatkan sejumlah kemajuan di berbagai sektor, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 85,23 persen.
Hal ini menempatkan Makassar dalam 10 besar IPM tertinggi di Indonesia, hanya kalah dari Yogyakarta.
Selain itu, Danny menyebut Makassar juga mencatatkan angka harapan hidup hingga 72 tahun, indeks pendidikan di angka 0,818, indeks kesehatan sebesar 0,848, dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 57,53 persen.
Tak hanya itu, Kota Makassar juga mempertahankan transparansi keuangan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di mana, Danny menyoroti keberhasilan Kota Makassar dalam indeks reformasi birokrasi yang mencapai 77,30 persen, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menerima status sangat tinggi.
Ia berharap Makassar dapat mencatatkan capaian tiga kali berturut-turut untuk LPPD sehingga membuka peluang besar bagi kota ini untuk kembali meraih Parasamya Purnakarya Nugraha.
Menurut Danny, jika penghargaan tersebut diraih kembali, Makassar akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan itu dua kali.
Olehnya itu akan menjadi tonggak sejarah dalam tata kelola pemerintahan.
“Semua ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi kita semua, baik pemerintah, OPD, maupun masyarakat. Maka dari itu, mari kita tuntaskan masa jabatan ini dengan memberikan yang terbaik agar menjadi jariyah bagi kita semua,” ajaknya. (Shasa/B)
