JAKARTA, RAKYATSULSEL – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian bersejarah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9 triliun pada tahun 2024. Angka ini melampaui target awal Rp6 triliun, atau mencapai 150 persen dari target yang ditetapkan.
Kontribusi terbesar berasal dari:
- Layanan visa: Rp5,03 triliun
- Layanan paspor: Rp2,49 triliun
- Layanan keimigrasian lainnya: Rp1,4 triliun
“PNBP 2024 meningkat 18,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan terlihat pada layanan visa (23,8 persen) dan paspor (18,5 persen)," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Agus menjelaskan, kebijakan Visa on Arrival (VoA) yang diberlakukan untuk 97 negara dan entitas tertentu menjadi salah satu faktor utama peningkatan PNBP. Kebijakan ini menggantikan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.
Selain itu, digitalisasi layanan keimigrasian juga mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. "Digitalisasi layanan memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses keimigrasian, terutama di bandara, pelabuhan, dan perbatasan," tambah Agus.
Sebagai institusi yang memegang peran krusial dalam keamanan negara dan fasilitator pembangunan ekonomi nasional, Ditjen Imigrasi terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan publik.
“Sebagian petugas tetap bertugas di hari libur nasional dan akhir pekan, memastikan masyarakat mendapatkan layanan keimigrasian terbaik," ujar Agus.
Agus juga menekankan pentingnya peran Ditjen Imigrasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Filosofi kami, Guard and Guide, memastikan hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat tinggal di Indonesia,” tegasnya.
Ke depan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, memperkuat penegakan hukum keimigrasian, dan mengoptimalkan capaian PNBP.
“Kami akan terus berinovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tutup Agus.
Prestasi ini menjadi bukti dedikasi jajaran Imigrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keamanan nasional. (*)
