Beras Bansos Hilang di Kantor Desa Tumbu, Kades: Saya Baru Tahu

  • Bagikan
Ilustrasi Beras bantuan yang diperuntukan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

MATENG, RAKYATSULSEL  - Beras bantuan yang diperuntukan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi  warga Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) diduga hilang dalam gedung kantor Desa Tumbu.

Data yang berhasil dihimpun, dimana beras bantuan tersebut setiap bulannya  masuk ke gudang desa tersebut berkurang hingga mulai dari 6-10 karung dengan ukuran 10 Kg per karungnya.

Dengan berkurang beras bansos tersebut, warga sebagian terpaksa tidak kebagian bantuan beras tersebut.

Hal itu, salah satu warga desa Tumbu Ibu Eka, saat di konfirmasi sejumlah wartawan mengatakan setiap bulan beras yang masuk di gedung desa itu hilang kadang 6 sampai 10 karung beras yang hilang setiap bulannya.  

"Sudah sering ini beras hilang pak, namun baru kali ini saya berani ungkapkan kepada media," jelas Eka, saat di konfirmasi sejumlah wartawan, Selasa (7/1/25).

Lebih jauh ia menyampaikan, beras yang masuk dalam gudang setiap bulannya untuk desa Tumbu sebanyak 226 karung berisi 10 Kg dan itu sudah cukup untuk para penerima bansos tersebut.

"Beras yang masuk di gudang desa itu cukup, namun setelah di salurkan malah berkurang pak, sehingga ada beberapa warga terpaksa tidak kebagian beras bansos tersebut," paparnya.

Sementara itu, Kades Tumbu Usman Jabi, saat  dihubungi wartawan melalui sambungan telepon membenarkan adanya beras bansos yang hilang di dalam gudang desa.

“Ini mi baru saya tau juga kemarin dinda, ini beras CPP namanya orang kecamatan yang salurkan, hanya ini kantor desa hanya sebatas ditempati saja menitip, tidak bisa tersalur itu kalau tidak ada orang kecamatan yang salurkan ini beras karena ini pake aplikasi," jelasnya.

Lebih jauh Kades menambahkan, pihak desa tidak mengetahui soal beras tersebut karena yang bertanggung jawab menyalurkan adalah pihak kecamatan.

“Saya tidak tau bagaimana proses penyalurannya karena pihak desa hanya monitor saja proses penyalurannya,” bebernya. (Sudirman)

  • Bagikan