BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyoroti permasalahan klaim lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. DPRD berharap Pemerintah Daerah dapat menjaga dan melindungi kawasan tersebut, yang secara hukum merupakan area konservasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bulukumba, Ismail H. Papo (Fraksi Golkar), mengungkapkan bahwa pihaknya bersama anggota dewan lain telah melakukan inspeksi langsung ke Kawasan Tahura. Dari hasil pengecekan, ditemukan adanya pembangunan jalan yang menghubungkan Lemo-Lemo ke Pantai Bara, Bira.
“Jalan ini dibangun pada 2023-2024, dan sejak itu banyak warga mulai datang dan mengklaim lahan di kawasan Tahura. Beberapa bahkan mengaku tanah tersebut adalah milik nenek moyang mereka. Namun, hal ini perlu dikaji lebih lanjut karena ada indikasi perpindahan tapal batas yang berbeda dari titik koordinat resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” jelas Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa Tahura adalah kawasan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, penunjang budi daya, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa klaim kepemilikan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif menjaga kawasan ini agar tidak dirusak atau diklaim sepihak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi kawasan konservasi yang sangat penting ini,” tegasnya.
Masalah klaim lahan di kawasan Tahura menjadi perhatian serius karena potensi konflik dan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. DPRD Bulukumba berharap langkah cepat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan Tahura tetap terjaga sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. (Sal)
