MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) terus berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi digital.
Salah satu upayanya adalah menjadikan situs resmi Kemenkumham (kemenkum.go.id) sebagai portal terpadu untuk semua layanan hukum berbasis digital.
Komitmen ini ditandai dengan Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Peluncuran Transformasi Digital Kemenkumham RI yang berlangsung pada Selasa (7/1).
Acara yang terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham, termasuk Kakanwil Sulawesi Selatan, Andi Basmal.
Sementara itu, jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel, seperti Plt. Kepala Divisi Administrasi Basir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, serta para pejabat struktural dan pegawai lainnya, mengikuti acara secara daring dari Ruang Rapat Kakanwil.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa peluncuran transformasi digital ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menargetkan seluruh layanan di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-Undangan (PP) akan sepenuhnya berbasis digital paling lambat pada 2026.
“Kami berharap semua layanan hukum, baik AHU, KI, PP, maupun pembinaan hukum, dapat diakses secara digital paling lambat tahun 2026. Namun, kami upayakan terealisasi pada 2025,” kata Supratman.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini Kemenkumham tengah mengembangkan portal Satu Data Kemenkumham sebagai sarana penyebarluasan data kepada kementerian lain, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selain itu, dashboard eksekutif pimpinan juga sedang dikembangkan sebagai alat kendali pelayanan publik berbasis digital untuk Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi pelayanan publik yang lambat, tertutup, atau menyulitkan masyarakat,” tegas Supratman.
Peluncuran transformasi digital ini, menurut Supratman, juga mendukung perwujudan Zona Integritas. Layanan yang transparan dan berbasis digital diharapkan dapat meminimalkan risiko korupsi dan kecurangan.
“Jika transformasi digital ini berjalan dengan baik, maka wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan terwujud. Semua keputusan yang diambil berbasis pada data yang akurat,” tutup Supratman.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan transformasi digital.
“Transformasi digital ini sejalan dengan komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas adalah kunci utama dalam membangun citra positif lembaga,” ujarnya. (*)
