MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Memasuki awal tahun 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali berganti dari Prof. Zudan Arief Fakhrulloh kepada Prof. Fadjry Djufry. Pelantikan Pj Gubernur Sulsel ini akan dilaksanakan pada Selasa (7/1/2025) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Adapun Prof. Fadjry diketahui merupakan seorang guru besar bidang pertanian dan sebelum diangkat menjadi Pj Gubernur Sulsel, ia menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Sementara Prof. Zudan juga diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menariknya, pergantian Pj ini dilakukan menjelang pelantikan Gubernur Sulsel defenitif hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 20224. Prof. Fadjry sendiri diketahui akan bertugas kurang lebih dua bulan jika benar pemerintah memutuskan pasangan calon kepala daerah dan kepala daerah terpilih dilantik serentak Maret 2025.
Untuk itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan mengatakan Pj Gubernur Sulsel yang baru sebaiknya memaksimalkan perencanaan anggaran pada setiap perangkat daerah di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
"Saya kira tantangan Pj Gubernur Sulsel yang baru ini ada beberapa. Pertama memaksimalkan anggaran yang sudah mulai tahapan awal proses perencanaan kegiatan setiap perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sulsel," ujar Lukman saat diwawancara, Senin (6/1/2025).
Ia menjelaskan, pembenahan kegiatan OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulsel ini penting dilakukan mengingat pada 2024 tentunya ada beberapa masalah yang harus diselesaikan di 2025. Salah satunya adalah memaksimalkan pendapatan daerah pada setiap perangkat OPD.
"Saya kira ada banyak masalah-masalah dari proses kegiatan di tahun 2024 yang harus segera atau urgent diselesaikan. Terkait bagaimana memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dan juga memulai kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemprov Sulsel. Jadi ini saya kira tantangan pertama," kata dia.
Lukman juga mengungkapkan, masala kedua yang harus dikerjakan Pj Gubernur Sulsel yang baru adalah memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik. Agar setelah pelantikan pasang Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, roda pemerintahan di Sulsel tetap berjalan normal.
Pj Gubernur Sulsel yang baru juga diharapkan mampu berkoordinasi dengan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mengingat saat menjabat nantinya akan ada beberapa program-program unggulan yang mereka janjikan saat mencalonkan diri akan dieksekusi segera dan tidak menganggu program yang sementara berlangsung.
"Kedua, memastikan transisi pemerintahan nanti yang akan dinahkodai oleh bapak Andi Sudirman dan ibu Fatma itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira Pj yang baru ini harus juga tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan gubernur terpilih, karena gubernur terpilih juga nantinya punya agenda dan program-program strategis," ungkapnya.
"Jadi saya kira harus sinkron mulai dari tahap perencanaan anggaran saat ini. Jadi tantangan beliau harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan gubernur terpilih. Sehingga program yang dijanjikan oleh gubernur terpilih itu betul-betul dapat terimplementasi nantinya," sambungnya.
Terakhir, kata Lukman, Pj Gubernur Sulsel yang baru juga memiliki pekerjaan rumah atau PR saat menjabat nantinya. Salah satunya adalah mensolidkan kembali organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Sulsel usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Mengingat, dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya masing-masing pribadi Aparatur Sipin Negara (ASN) yang bekerja di jajaran Pemprov Sulsel diyakini memiliki pandangan politik berbeda. Perbedaan tersebut penting untuk diharmonisasi kembali agar pemerintah berjalan dengan baik.
"Tantangan ke tiga menciptakan harmonisasi dan soliditas di lingkungan Pemprov Sulsel. Momentum Pilkada kemarin boleh jadi ada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan dukungan dari unsur-unsur ASN. Ini saya kira perlu disolidkan kembali, perlu disatukan kembali, bagaimana menciptakan birokrasi handal yang betul-betul bisa membawa Sulsel lebih maju ke depannya dan bagaimana mengkondisikan agar perangkat-perangkat daerah ini bisa bekerja secara padu," pesan Lukman.
Lukman mengatakan, paling utama yang harus diselesaikan adalah mengenai ego sektoral pada jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulsel. Masalah ini harus tuntas agar program-program yang nantinya akan dieksekusi oleh gubernur defenitif bisa berjalan dengan baik, utamanya pelayanan terhadap masyarakat.
"Sayakira tiga tandatangan itu yang harus diselesaikan Pj Gubernur Sulsel baru. Beliau juga harus segera bekerja, karena kalau kita lihat tahapan-tahapan pilkada apakah Maret atau pertengahan tahun gubernur terpilih ini sudah dilantik. Dan saya kira memastikan program gubernur terpilih yang dijanjikan kemarin dapat betul-betul tercermin nantinya di dalam kegiatan-kegiatan perangkat daerah," pungkasnya. (Isak Pasa'buan/B)
