MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sulawesi Selatan kembali dipimpin penjabat gubernur untuk kali ketiga. Zudan Arif Fakrulloh diganti oleh Fadjry Djufry, seorang profesor di bidang pertanian. Tak kurang dari dua bulan ke depan Fadjry akan menghadapi polemik pemerintahan yang cukup pelik. Salah satunya, utang bertumpuk yang merupakan warisan Sudirman Sulaiman lebih dahulu telah membuat "puyeng" dua pendahulu Fadjry Djufry.
Kementerian Dalam Negeri telah menjadwalkan pelantikan Fadjry Djufry di Jakarta, hari ini. Dia dikenal sebagai birokrat ulung yang separuh pengabdiannya tersita di bidang pertanian. Selepas dilantik, Fadjry Djufry patut langsung tancap gas. Waktunya hanya dua bulan hingga transisi pemerintahan beralih ke gubernur definitif.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi berharap Penjabat Gubernur yang baru yakni bisa mengawal dan bekerja sama dengan legislatif di daerah ini. Menurut dia, ada beberapa program prioritas yang butuh penanganan serba cepat.
"Mengenai utang khususnya dana bagi hasil (DBH) 2024 itu harus segera diselesaikan," ujar Rahmatika.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemprov Sulsel mengenai pelunasan DBH ini. Adapun alasan keterlambatan pembayaran DBH untuk 2024 tersebut, kata dia, karena Pemprov terkendala masalah administrasi.
"Tapi Pemprov akan memenuhi kewajibannya untuk membayar DBH dan karena sudah tertuang di APBD 2025, sudah diatur (pembayaran) semua kabupaten/kota," ujar Rahmatika.
Efek domino dari tunggakan dana bagi hasil kepada 24 kabupaten/kota ini masih terus berlanjut. Di Kota Makassar, misalnya, masih tertunggak sekitar Rp 200 miliar.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mendorong agar DBH segera diberikan, sebab dana tersebut merupakan hak setiap daerah. Imbas dari belum lunasnya DBH oleh Pemprov ke Pemkot Makassar ini pun mengharuskan Danny memangkas sebanyak 7.000 tenaga honorer Pemkot Makassar.
Gambaran di Kota Makassar hanya sebagian kecil dari efek domino utang DBH Pemprov Sulsel ini. Tak menutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di 23 daerah lainnya.
Anggota DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa menyampaikan ke depan persoalan DBH bisa diselesaikan oleh penjabat gubernur yang baru.
"Kami di Dapil Makassar ini banyak keluhan dari teman-teman Laskar Pelangi yang terancam akan non aktif karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membayar honorarium mereka," ujar Salman.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini Dewan menunggu dari arahannya pimpinan, untuk bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah. Ia berharap angka yang sudah dianggarkan untuk DBH ini tidak lagi dialihkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud berharap ada Pj Gubernur baru bisa berkolaborasi dengan DPRD guna menuntaskan pembangunan serta program yang menjadi prioritas bagi masyarakat.
"Harapan kami adanya kolaborasi eksekutif dan legislatif di provinsi agar kebutuhan masyarakat bisa dituntaskan," ujar dia.
Yasir mengatakan, masih banyak problem yang ada di Sulsel ini sehingga penyelesaian butuh kerja sama semua pihak. Menurut dia, hal ini bisa dilaksanakan apabila DPRD dan Pemprov sejalan.
Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan mengatakan penjabat gubernur Sulsel yang baru sebaiknya memaksimalkan perencanaan anggaran pada setiap perangkat daerah di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
"Saya kira tantangan Penjabat Gubernur Sulsel yang baru ini ada beberapa. Pertama memaksimalkan anggaran yang sudah mulai tahapan awal proses perencanaan kegiatan setiap perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sulsel," ujar Lukman.
Ia menjelaskan, pembenahan kegiatan OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulsel ini penting dilakukan mengingat pada 2024 tentunya ada beberapa masalah yang harus diselesaikan di 2025. Salah satunya adalah memaksimalkan pendapatan daerah pada setiap perangkat OPD.
"Saya kira ada banyak masalah-masalah dari proses kegiatan di tahun 2024 yang harus segera atau urgent diselesaikan. Terkait bagaimana memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dan juga memulai kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemprov Sulsel. Jadi ini saya kira tantangan pertama," kata dia.
Lukman juga mengungkapkan, masalah kedua yang harus dikerjakan Pj Gubernur Sulsel yang baru adalah memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik. Agar setelah pelantikan pasang Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, roda pemerintahan di Sulsel tetap berjalan normal.
Pj Gubernur Sulsel yang baru juga diharapkan mampu berkoordinasi dengan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mengingat saat menjabat nantinya akan ada beberapa program-program unggulan yang mereka janjikan saat mencalonkan diri akan dieksekusi segera dan tidak mengganggu program yang sementara berlangsung.
"Kedua, memastikan transisi pemerintahan nanti yang akan dinahkodai oleh bapak Andi Sudirman dan ibu Fatma itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira Pj yang baru ini harus juga tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan gubernur terpilih, karena gubernur terpilih juga nantinya punya agenda dan program-program strategis," imbuh Lukman.
"Jadi saya kira harus sinkron mulai dari tahap perencanaan anggaran saat ini. Jadi tantangan beliau harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan gubernur terpilih. Sehingga program yang dijanjikan oleh gubernur terpilih itu betul-betul dapat terimplementasi nantinya," sambung dia.
Terakhir, kata Lukman, Pj Gubernur Sulsel yang baru juga memiliki pekerjaan rumah atau PR saat menjabat nantinya. Salah satunya adalah mensolidkan kembali organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Sulsel usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Mengingat, dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya masing-masing pribadi Aparatur Sipin Negara (ASN) yang bekerja di jajaran Pemprov Sulsel diyakini memiliki pandangan politik berbeda. Perbedaan tersebut penting untuk diharmonisasi kembali agar pemerintah berjalan dengan baik.
"Tantangan ke tiga menciptakan harmonisasi dan soliditas di lingkungan Pemprov Sulsel. Momentum Pilkada kemarin boleh jadi ada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan dukungan dari unsur-unsur ASN. Ini saya kira perlu disolidkan kembali, perlu disatukan kembali, bagaimana menciptakan birokrasi handal yang betul-betul bisa membawa Sulsel lebih maju dan bagaimana mengkondisikan agar perangkat-perangkat daerah ini bisa bekerja secara padu," tutur Lukman.
Lukman mengatakan, paling utama yang harus diselesaikan adalah mengenai ego sektoral pada jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulsel. Masalah ini harus tuntas agar program-program yang nantinya akan dieksekusi oleh gubernur definitif bisa berjalan dengan baik, utamanya pelayanan terhadap masyarakat.
"Saya kira tiga tandatangan itu yang harus diselesaikan Pj Gubernur Sulsel baru. Dia juga harus segera bekerja, karena kalau kita lihat tahapan-tahapan pilkada apakah Maret atau pertengahan tahun gubernur terpilih ini sudah dilantik. Dan saya kira memastikan program gubernur terpilih yang dijanjikan kemarin dapat betul-betul tercermin nantinya di dalam kegiatan-kegiatan perangkat daerah," kata Lukman.
Profesor Zudan Pamit
Tujuh bulan memimpin Sulawesi Selatan sebagai Penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya pamit.
Bersama istri, Ninuk Triyanti Zudan yang juga menjabat sebagai PJ Ketua TP PKK Sulsel berpamitan dalam acara Lepas Pamit yang digelar di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Minggu (5/1/2025) malam.
Zudan berterima kasih kepada masyarakat Sulsel yang telah menjadi keluarga baginya selama 7 bulan terakhir.
"Dengan seluruh masyarakat Sulsel kita semuanya hebat luar biasa. 7 bulan saya di Sulsel merasa sangat nyaman dan seperti mendapatkan keluarga baru," ucap dia.
"Jadi sekali lagi terima kasih seluruh masyarakat di Sulsel yang sudah sangat mendukung selama tujuh bulan saya bertugas di sini dan saya mohon diri karena mendapatkan tugas oleh bapak Presiden untuk ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI)," imbuh Zudan.
Zudan mengaku akan sering berkunjung ke Sulawesi Selatan terlebih ketika dirinya merindukan momen selama ia menjabat sebagai Penjabat Sementara Gubernur Sulsel.
"Jadi nanti kalau saya rindu, izinkan saya pulang ke Sulawesi Selatan. Sulsel rumah kita untuk semuanya," kata dia.
Zudan juga berharap penjabat gubernur yang baru melanjutkan estafet kepemimpinan dan bersiap menyambut era Sulsel Emas.
"Jadi untuk rekan saya Profesor Fadjry Djufry yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan, program-program telah disiapkan, APBD sudah diselesaikan, tinggal dilaksanakan," kata Zudan.
Zudan juga mengingatkan agar penjabat gubernur selanjutnya tetap menerapkan digitalisasi birokrasi agar anggaran pendapatan daerah Sulsel tetap sehat.
"Jangan pernah lupa kita bersama sama menerapkan digitalisasi birokrasi sekaligus menerapkan perencanaan penganggaran kita menuju APD yg sehat," imbuh dia.
Zudan juga berharap SDM menjadi bagian yang diperhatikan agar program Astacita Presiden dapat terealisasi.
"Juga untuk gubernur definitif kita persiapkan untuk Sulsel menuju Sulsel Emas dan Indonesia emas 2045.
Pengembangan SDM menjadi sangat penting termasuk program penyiapan beasiswa dengan 8 program Astacita bapak presiden. Ini yang perlu dilanjutkan terus," kata Zudan.
Zudan berpesan agar masyarakat Sulsel terus mendukung pemerintahan Sulsel dan mengedepankan persaudaraan.
"Mari lanjutkan program pemerintahan, kita dukung penjabat gubernur yang baru. Berpolitik secukupnya saja, bersaudara untuk selama-lamanya lamanya. Maju terus Sulsel," tutup Zudan. (suryadi-isak pasa'buan-hikmah/C)
