Secara teknis, guna mewujudkan layanan tersebut, BPHN perlu melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum. Untuk itu, Penyuluh Hukum Madya Heni Indrawati menjelaskan seputar teknis penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Claudia Valeriana perihal kebijakan pengelolaan JDIH.
Usai mengikuti rapat tersebut, Kadiv Heny segera menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh BPHN tersebut guna memastikan agar pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Sulsel dapat berjalan dengan baik.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran yang hadir untuk memantau jalannya pembinaan desa/kelurahan sadar hukum pada wilayah masing-masing. Untuk itu, segera buat peta data sebaran terkait desa/kelurahan sadar hukum secara lengkap supaya ketahuan wilayah mana saja yang belum ada desa/kelurahan sadar hukumnya,” jelas Heny.
Disamping itu, Heny juga meminta jajarannya untuk membuat panduan berupa Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam hal mulai proses terbentuknya kelompok sadar hukum hingga menjadi desa/kelurahan sadar hukum, serta menambah layanan baru yaitu “Pojok JDIH” untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan hukum.
Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan amanat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Andi Basmal yang memerintahkan jajarannya untuk lebih memperkuat pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Sulsel agar masyarakat lebih memahami hukum, hak, dan kewajiban mereka, serta dapat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka. (*)
