MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) perdana bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/1).
Rakor ini menjadi momentum pertama Prof. Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel, menggantikan Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Pertemuan ini melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati/wali kota se-Sulsel, dan kepala instansi vertikal.
Dalam arahannya, Prof. Fadjry menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam melaksanakan tugas serta program strategis.
"Terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik hingga saat ini," ujar Prof. Fadjry.
Ia juga meminta semua instansi untuk melaksanakan program prioritas nasional sesuai arahan presiden, dengan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.
"Tingkatkan akselerasi kerja sesuai arahan presiden. Kita memiliki tekad untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target pertumbuhan 8 persen," jelasnya.
Prof. Fadjry juga menguraikan tujuh arahan prioritas presiden, yaitu:
- Memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
- Menjaga kestabilan politik dan keamanan.
- Meningkatkan ketahanan pangan.
- Memperkuat ketahanan energi.
- Mendorong hilirisasi industri.
- Menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
- Menjamin akses makanan bergizi.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap program Pemprov Sulsel.
"Kanwil Kemenkum Sulsel siap bekerja sama dengan Pemprov Sulsel serta seluruh instansi terkait untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulsel," tegas Andi Basmal.
Rakor yang berlangsung hingga pukul 11.30 ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama peserta rapat. (*)
