"Tindak lanjut ini akan meliputi rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan penyelesaian temuan dan rekomendasi BPK," terang Yasir Machmud yang juga Ketua Umum KONI Sulsel ini.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan bekerja sama dengan DPRD dan BPK RI untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP.
Acara ini diakhiri dengan komitmen bersama dari DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPK RI untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
"Kami DPRD Sulsel berharap LHP ini dapat menjadi barometer dalam membenahi sistem dan mendeteksi dini potensi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan daerah," tutup Yasir.
Sedangkan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rincian temuan dan rekomendasi pemeriksaan.
"Meskipun detail temuan tidak dipublikasikan secara langsung dalam berita ini, inti dari pesan yang disampaikan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel," sebutnya.
"BPKP berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara dan daerah agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah dia.
