Namun, terlihat adanya ketimpangan anggaran yang dialokasikan lebih banyak untuk belanja ASN dibandingkan program pembangunan lainnya.
"Ke depan, diharapkan alokasi anggaran bisa lebih efektif dan terarah, seperti untuk rehabilitasi tempat pelatihan kerja dan pengembangan program-program peningkatan pendapatan. Ini perlu menjadi perhatian serius agar penggunaan anggaran lebih terukur," saran Mahmud.
Dia menilai, perlu dipertimbangkan efektivitas belanja dibandingkan dengan output yang diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah postur anggaran yang disampaikan kepala Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) saat ini, akan sama dengan tahun-tahun mendatang.
"Jika tidak ada perubahan, ini menjadi persoalan klasik yang perlu diatasi. Harus ada perubahan untuk meningkatkan efektivitas penganggaran, terutama dalam alokasi belanja ASN," harapnya.
Sedangkan, Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulsel, Jayadi Nas memaparkan terkait anggaran dimiliki dinas yang dipimpin, serta serapan anggaran hingga triwulan terakhir tahun 2024.
"Realisasi sampai triwulan IV tahun 2024, atau terjadi kenaikan 100 persen," katanya.
Ia menjelaskan, pengolaan belanja daerah, APBD Perubahan 2024, Rp36 miliar lebih. Realisasi anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp36 miliar lebih. Atau capaian 99,70 persen dan Realisasi 100 persen terdiri dari 9 item program.
"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat serapan anggaran selama tahun 2024," ujar Jayadi.
