Kunjungi MGC, Wamendagri Bima Arya Sebut Bisa Jadi Contoh Nasional  

  • Bagikan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, mengapresiasi pembangunan Makassar Government Center (MGC), pada Jumat (17/1/2025).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, mengapresiasi pembangunan Makassar Government Center (MGC) yang terintegrasi dalam satu lokasi. 

Dalam kunjungannya ke gedung MGC di Jalan Slamet Riyadi, Jumat (17/1/2025). Bima pun memuji Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, atas upaya inovatifnya.

 "Kami mengapresiasi Pak Danny Pomanto. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dengan pengembangan inovasi yang lebih terintegrasi dengan program pusat," ungkap Bima, usai meninjau MGC. 

Ia menyebut MGC yang menjadi pusat layanan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.  

Menurut Bima, MGC menunjukkan langkah maju dalam menyatukan berbagai layanan publik yang memudahkan masyarakat.

 "Tantangan ke depan adalah integrasi berbagai layanan dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat. Kami melihat dua hal itu tengah dilakukan dengan sangat baik di Makassar," ujar Bima. 

Bima menjelaskan, MGC tidak hanya mempermudah akses layanan publik, tetapi juga mendukung program pemerintah pusat seperti penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

"Misalnya, agar warga mendapatkan rumah bebas pajak dan kemudahan perizinan. Proses seperti ini terintegrasi di sini, termasuk layanan Dukcapil menuju satu data se-Indonesia," kata Bima.  

Ia menambahkan bahwa pengintegrasian layanan publik dalam satu gedung dengan skala masif seperti di Makassar baru ditemukan di kota ini. 

"Beberapa daerah lain seperti Banyuwangi, Surabaya, Denpasar, dan Bogor juga maju, tapi Makassar sudah pada skala yang lebih besar," imbuh Bima. 

Terkait integrasi data pusat dan daerah, Bima menyebut tiga hal penting yang perlu diperhatikan yakni kapasitas jaringan, keamanan, dan manfaat bagi masyarakat.  

"Pertama, kapasitas jejaringnya harus mumpuni. Kedua, keamanan data harus dijaga agar tidak mudah diretas. Ketiga, data tersebut harus memberikan manfaat nyata untuk mendukung program pemerintah," tutup Bima. (Shasa/B)

  • Bagikan