MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar telah melakukan Monitoring dan Evaluasi atau Monev pada Triwulan IV 2024. Hasilnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) urutan pertama dengan serapan anggaran tertinggi.
"Kesbang itu realisasinya sangat bagus. Angkanya 98,39 persen," singkat Kepala BAPPEDA Kota Makassar Andi Zulkifli, Minggu (19/1).
Berdasarkan catatan monev triwulan IV 2024, Badan Kesbangpol memiliki anggaran Rp101,6 miliar. Hingga akhir tahun, OPD yang dipimpin Andi Bukti Djufrie ini sanggup merealisasikan anggaran hingga Rop100,04 miliar atau 98,39 persen. Termasuk, realisasi anggaran fisik sebesar Rp98,39 persen.
"Tidak hanya Badan Kesbangpol, OPD tertinggi DPPPA dan Disdukcapil," paparnya.
Zul--sapaan akrabnya menyebutkan, pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan realisasi anggaran seluruh OPD. Salah satunya dengan melakukan Monev setiap triwulan. Tujuannya, memberikan motivasi ke mereka agar target-target tiap triwulan itu bisa tercapai.
"Kita selalu dorong OPD. Misalnya saja di kegiatan monev setiap triwulan, disitu kita lihat apa kendala mereka sehingga realisasinya rendah," ungkapnya.
Apalagi, sambung mantan Camat Ujung Pandang itu, mereka yang memiliki proyek strategis. Sisi perencanaan menjadi perhatian sebab jika hal ini berjalan dengan baik maka berdampak pada penyelesaian proyek. Termasuk sifatnya strategis.
"OPD harus siap dalam hal perencanaan, utamanya proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar. Karena butuh anggaran besar, pasti kita lihat lama pengerjaan, perencaan uji kelayakan atau Feasibility Study," jelasnya.
Sementara, data realisasi anggaran triwulan IV 2024 ada lima OPD dengan realisasi dibawah 75 persen. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup.
Zul--sapaan akrabnya, menjelaskan mereka yang mencatat realisasi anggaran rendah tentu ada alasannya. Misalnya saja di DLH Makassar, proyek strategis Pemkot Makassar yakni motor listrik ditunda. Di mana, awalnya dimasukkan dalam APBD Perubahan namun tak berjalan sehingga dipindahkan ke APBD Pokok 2025.
"Termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Makassar yang memiliki proyek strategis rehabilitasi lapangan Karebosi dan Dinas Pendidikan yang memiliki proyek Solar Panel," tukasnya. (*)