MAKASSAR, RAKYATSULSEL - "Diet" ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pening pengusaha hotel dan restoran.
Pasalnya Kebijakan mengundang pro kontrak dari Presiden Prabowo dianggap dapat mematikan industri Hotel dan Restoran di Indonesia.
Sebelumnya, Prabowo menargetkan penghematan APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun dari pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor, baik di Kementerian/Lembaga (KL) maupun di pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga pesimis industri perhotelan akan tumbuh. Menurutnya jika benar aturan tersebut diberlakukan maka dengan berat hati akan menimbulkan PHK massal dilingkungan Hotel dan Restoran.
"Jika aturan tersebut diberlakukan, langkah PHRI adalah efisiensi, yang paling utama gaji karyawan mau tidak mau akan melakukan penghematan dan berujung pada PHK. Dan ujungnya akan banyak kredit macet," pungkasnya Sabtu (25/1/2025)
Anggiat berharap hal tersebut hanya bagian dari recovery di awal tahun sebab jika benar diterapkan maka banyak pihak tak hanya perhotelan, bahkan petani juga akan terdampak.
"Kita berharap seperti kebijakan Jokowi kemarin, tidak terjadi . Semoga ini hanya recovery dan semoga cepat dan di evaluasi serta dibatalkan sebab pendapatan tidak signifikan. Kalau kegiatan pemerintah yang dianggarkan hanya biaya perjalanan dinas saja, itu akan menjadi multiple efek. Akan repot kami nanti, pening," katanya.
"Mau tidak mau perintah harus memiliki substitusi dan melihat dari berbagai pihak yang terlibat di perhotelan, bukan hanya hotelnya saja," tandasnya. (hikma/B)
