MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dampak perampingan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 50 persen dinilai bakal menimbulkan Multiplier effect khususnya di Sulawesi Selatan.
Pasalnya, Perekonomian Makassar kurang lebih 70 persen ditopang oleh pariwisata sehingga Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) merupakan pasar gemuk yang mampu menumbuhkan ekonomi.
Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel, Didi L Manaba mengatakan kebijakan ini jelas akan berdampak pada pariwisata secara keseluruhan tidak hanya bagi perhotelan tetap juga industri penerbangan , transportasi, UMKM bahkan pertanian.
Memang kata Didi, Perhotelan lah yang akan memiliki dampak paling serius sebab penghasilan hotel hanya dari Wedding dan Meeting.
"Yang paling berdampak perhotelan sebab ini tempat merak melakukan pergerakan dan aktivitas. Selanjutnya Airlines, bagaimana kita menurunkan tiket jika
tiket jika tidak ada penumpang. Semua komponen, Airlines dengan segala fasilitasnya. Kemudian transportasi UMKM, kuliner, restoran dan banyak sekali," ujarnya
"Bayangkan teman kita yang berinvestasi di bus, teman teman yang produksi makanan untuk dikonsumsi. Maka ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha juga. Multiplayer efek, ngeri." tambahnya
Didi juga membenarkan kemungkinan akan adanya PHK besar-besaran utamanya di dunia perhotelan. "Betul bisa terjadi PHK hingga 20-30 persen di dunia perhotelan. Itu tinggi dan baru perkiraan.Yang diharapkan hotel itu wedding dan meeting, selain itu tidak ada. Jika meeting dihilangkan maka akan berpengaruh pastinya," ungkapnya.
Dalam kondisi tersebut Didi mengaku tetap optimis meski demikian pihaknya berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang sebab ini menyangkut kehidupan banyak orang.
"Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali dan tak berlangsung lama, sebab ini berdampak banyak ke seluruh stakeholder tidak hanya pariwisata tetapi juga orang yg memproduksi makan minum, UMKM. Kita harapkan ini tidak sampai satu tahun," harapnya
"Kita ngerti ada upaya pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dan kebutuhan pokok APBN dan APBD, tetapi disisi lain perekonomian bergerak karena pariwisata dan jika itu dihentikan maka banyan yang akan terdampak," tutupnya. (Hikmah/B)