MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Buruh menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Senin , 17 Februari 2025 di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satu agendanya, mengumumkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Khusus Partai Buruh Sulsel, pengurus mengusulkan Capres yang pro rakyat.
Ketua Partai Buruh Sulsel, Akhmad Rianto mengatakan, Partai Buruh sebagai partai rakyat mengusung program-program kerakyatan akan memilih calon presiden yang pro rakyat.
"Jadi usulan kami itu capres yang memiliki kebijakan-kebijakan yang dijalankan yang tidak populis, seperti tingginya pajak yang harus dibebankan kepada rakyat. Mestinya pemerintah memaksimalkan kekayaan sumber daya alam sektor tambang mineral, logam, minyak dan gas yang dimiliki Indonesia, memaksimalkan hasil laut dan potensi kekayaan perikanan dan kelautan kita serta memaksimalkan penggunaan pajak untuk rakyat," ungkap Akhmad Rianto, Senin (17/2/2025).
Pengawasan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah oleh rakyat, sambung Rianto--sapaan akrabnya, dimana transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan penggunaan pajak harus dibuat secara terbuka dan transparan.
Termasuk, penegakan hukum yang tebang pilih dan hukum lebih nampak berpihak kepada kelompok oligarki, pengusaha dan orang-orang kaya saja.
"Ketidakadilan menimpa rakyat, penggusuran dan ketimpangan penegakan hukum yang diperoleh oleh rakyat karena oknum aparat penegak hukumnya yang mudah disuap sehingga mencerai rasa keadilan rakyat," paparnya.
Terkait di Sulsel, sebut Rianto, menguatnya kelompok oligarki baru hasil dari pilkada serentak dimana tingkat partisipasi rendah dan maraknya money politik akan sangat mempengaruhi kualitas pemimpin yang dihasilkan.
"Sehingga kita tidak dapat berharap banyak pemerintahan yang ada akan lebih pro rakyat dengan program-program kerakyatan seperti pemenuhan hak dasar, pemenuhan hak buruh, bibit, pupuk sampai harga hasil pertanian yang bagus," tukasnya.
"Belum lagi, subsidi bahan bakar bagi nelayan, penggusuran dan pemenuhan tempat tinggal bagi kaum miskin kota, pemenuhan hak kesehatan bagi rakyat dan pendidikan yang murah serta terjangkau bagi anak-anak buruh, petani, nelayan, miskin kota dan perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya," tambahnya.
Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan rakernas ini dihadiri ribuan kader Partai Buruh dari seluruh Indonesia, federasi serikat pekerja, serikat Petani Indonesia, dan organisasi pekerja informal dan kerakyatan lainnya.
“Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil,” ujar Said Iqbal.
Salah satu agenda utama Rakernas adalah pengumuman calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh Partai Buruh dalam Pemilu 2029.
Partai Buruh akan melakukan penjaringan terhadap calon yang dianggap layak diusung sebagai Capres maupun Cawapres. Hal ini dimungkinkan karena Mahkamah Konstitusi telah membayar syarat Presidential Threshold.
Partai Buruh juga akan menyatakan sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Serta kembali menegaskan perjuangan Partai Buruh diantaranya cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, keamanan pekerja migran dan Judicial review terhadap beberapa UU politik.
"Rakernas ini merupakan momentum strategis bagi Partai Buruh untuk memperkuat konsolidasi menjelang Pemilu 2029," demikian Said Iqbal. (Isak/B)
