Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Sulsel Gelar FGD

  • Bagikan
Focus Group Discussion (FGD) yag digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Claro Makassar, untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta menyusun strategi peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang.

"Evaluasi ini merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang dan menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang," ujar Hasbullah, Sabtu (23/2/2025) malam.

Ia menambahkan bahwa KPU Sulsel tengah menyusun laporan komprehensif terkait penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, guna memastikan setiap tahapan pemilu semakin transparan dan efektif.

Dalam forum ini, KPU Sulsel mengevaluasi empat aspek utama, yaitu tahapan penyelenggaraan, faktor non-teknis, kelembagaan, serta dinamika eksternal.

"Salah satu fokus utama diskusi adalah kendala dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait akses informasi bagi masyarakat," jelasnya.

Menurut Hasbullah, peningkatan transparansi dalam penanganan sengketa sangat diperlukan agar publik lebih memahami jalannya proses hukum.

"Keterbukaan informasi menjadi tantangan yang harus kami atasi. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait proses sengketa pemilu," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, KPU RI telah menetapkan kebijakan yang memberikan hak kepada masyarakat dan media untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu," tambahnya.

FGD ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pakar pemilu, yang memberikan masukan terkait format serta substansi evaluasi.

"Kami ingin memastikan bahwa evaluasi ini menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga demokrasi di Sulawesi Selatan semakin berkualitas dan akuntabel," pungkas Hasbullah. (Yadi/A)

  • Bagikan