Forum Konsultasi Publik, Langkah Strategis Sulsel Hadapi Perubahan Iklim dan Mantapkan Komitmen Ekonomi Hijau dalam RPJPD 2025-2045

  • Bagikan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menghadiri Forum Konsultasi Publik terkait Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan dan Responsif Gender di Four Points, Kamis, 27 Februari 2025. 

"Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan," lanjutnya. 

Dengan demikian, komitmen ini juga telah diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon (PRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau. Lebih dari itu, ekonomi hijau telah menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Tentunya hal ini membuat, pengembangan rencana ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang direpresentasikan dalam Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan. 

Penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang dikumpulkan dari 24 kabupaten/kota. Berbagai analisis telah dilakukan untuk mengkaji karakteristik dan tantangan tiap wilayah, serta merumuskan strategi dan intervensi yang sesuai.

Jufri Rahman menyatakan konsep ekonomi hijau ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender menjadi elemen krusial. 

"Perempuan sering kali berada di garis depan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, peran serta perempuan harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi hijau," kata Jufri Rahman 

Dia juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. 

  • Bagikan

Exit mobile version