JAKARTA, RAKYATSULSEL - PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di dalam proses distribusinya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang mencuat setelah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Riva diduga terlibat dalam kasus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun (26/02/2025).
Pertamina Pastikan Kualitas Pertamax Sesuai Standar
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa tidak ada pengoplosan dalam produksi Pertamax. Ia menjelaskan, kualitas Pertamax tetap mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92.
"Treatment yang dilakukan di terminal utama BBM hanya sebatas injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk dan injeksi additive untuk meningkatkan performa Pertamax," ujar Heppy.
Selain itu, Heppy menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga menerapkan prosedur Quality Control (QC) yang ketat. Seluruh distribusi BBM Pertamina juga berada di bawah pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Bantahan Soal Isu Pertalite Dijual Sebagai Pertamax
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga membantah isu bahwa masyarakat mendapatkan Pertalite (RON 90) saat membeli Pertamax (RON 92) di SPBU milik Pertamina.
"Ada kesalahpahaman di masyarakat mengenai isu ini. Kejaksaan Agung sendiri tidak menyebut adanya dugaan pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax," tegasnya.
Menurut Fadjar, Kejaksaan Agung saat ini hanya mendalami proses pembelian RON 90 dan RON 92 yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Pertamina, tanpa ada indikasi bahwa BBM yang dijual ke masyarakat telah dioplos.
Blending Bahan Bakar, Proses Umum dalam Industri
Menanggapi kabar bahwa Pertamina melakukan 'blending' untuk menghasilkan Pertamax, Fadjar menjelaskan bahwa pencampuran bahan bakar merupakan hal yang lazim dalam industri minyak dan gas.
"Beberapa produk Pertamina memang merupakan hasil percampuran beberapa jenis bahan bakar untuk mencapai spesifikasi tertentu," jelasnya.
Pertamina Hormati Proses Hukum Terkait Dugaan Korupsi
Di tengah kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petingginya, Pertamina menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Kejaksaan Agung saat ini sedang menyelidiki empat petinggi dari beberapa subholding atau anak perusahaan Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik korupsi minyak mentah.
"Pertamina berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini," kata Fadjar. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan konsep good corporate governance (GCG).
Distribusi BBM Tetap Berjalan Normal
Di tengah polemik yang berkembang, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi BBM dan produk energi lainnya di Indonesia tetap berjalan normal.
"Operasional kami tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan bakar," tutup Fadjar.
