MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Palopo menjadi peluang comeback bagi pasangan Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta. Tensi tinggi antara Farid Kasim-Nurhaenih dan Akhmad Syarifuddin Daud dengan calon pasangannya membuat psikologis pemilih bisa berubah mengalihkan dukungan. Pasangan berakronim RMB-Atika itu bakal menjadi "kuda hitam" sehingga mengantongi kans besar keluar sebagai pemenang.
PSU Pilkada Palopo bakal dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 90 hari. MK memutus digelarnya PSU Pilkada Palopo dengan empat paslon tanpa Trisal Tahir yang didiskualifikasi sebagai calon wali kota Palopo karena pelanggaran administrasi.
Tanpa Trisal Tahir, PSU Pilkada Palopo nantinya disebut menjadi pertarungan antara pasangan calon wali kota Farid Kasim-Nurhaenih dengan RMB-Atika.
Penilaian itu datang dari tokoh pemuda Luwu Raya, Usman. Tanpa menafikkan pasangan Putri Dakka-Haidir Basir, Usman menyebut momen PSU Pilkada Palopo menguntungkan RMB-Atika. Usman berdasar pada adanya "konflik" antara Farid-Nurhaenih dengan kubu Trisal-Akhmad Syarifuddin.
"Pertentangan kedua pihak justru menjadi angin segar bagi Rahmat Bandaso dan Andi Tenri. Gugurnya Trisal akan berdampak peralihan dukungan kepada Rahmat dengan jumlah signifikan," kata Usman.
Menurut Usman, sangat sulit bagi pendukung Trisal untuk beralih mendukung Putri Dakka-Haidir apalagi Farid-Nurhaenih pada PSU Pilkada Palopo. Farid tidak lain adalah pihak yang menggugat kemenangan Trisal di MK. Sementara Putri Dakka, dinilai Usman, masih sulit menyaingi pamor RMB.
"Siapapun pengganti Trisal, menurut saya, pengaruhnya tidak sebagus yang diganti. Publik masih terbayang dengan fakta-fakta persidangan di MK. Justru ini bisa jadi boomerang yang menguntungkan lawan-lawannya," ujar Usman.
Bagi Usman, masyarakat Palopo yang heterogen dan berpendidikan, akan memilih berdasarkan rekam jejak calon pemimpin pada PSU nanti. Figur yang beririsan dengan masa lalu Palopo dan tidak jujur, dianggap Usman, sulit mendapat hati masyarakat.
"Dalam kondisi ini, masyarakat akan mencari figur yang dianggap bersih serta mampu mempersatukan. Maka, Rahmat dianggap bisa menyatukan bekas pendukung Trisal begitu juga bekas pendukung Farid. Rahmat adalah antitesa dari keduanya," imbuh Usman.
Pada pilkada lalu, Pasangan Rahmat-Atika 2024 meraup 19.484 suara. Usungan Golkar itu kalah dari perolehan suara Trisal-Akhmad dan Farid-Nurhaenih.
Sementara itu, Ketua Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengungkapkan belum memutuskan mengenai pengganti calon wali kota yang akan diusul menggantikan Trisal Tahir di PSU Pilkada Palopo.
"Belum (mempersiapkan pengganti Trisal). Kami belum komunikasi mengenai respons kubu Trisal dan antisipasi ke depan," ujar Ni'matullah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan, bahwa pada prinsipnya Partai Demokrat terbuka untuk membicarakan hal ini dengan pihak Trisal Tahir. Sehingga mendapat jalan terbaik dalam memutuskan siapa yang akan diusung kembali oleh koalisi ini.
"Saya belum sampai ke situ (istri Trisal jadi pengganti). Tapi saya sudah dapat laporan dari DPC," imbuh dia.
Sedangkan, Kepala Bappilu Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis mengatakan, menghargai perkembangan mengenai koalisi pengusung menempatkan kader Demokrat sebagai calon wakil wali kota Palopo. Mantan anggota DPRD Sulsel itu menyebutkan, jika komunikasi semakin dalam dengan istri Trisal, tentu Demokrat akan memantau respons publik di Palopo saat ini.
"Apalagi selama perjuangan Trisal bersama istri senantiasa ikut membuat penguasaan lapangan sudah matang," imbuh dia.
Menurut dia, partai-partai pengusung akan kembali turun ke lapangan untuk meyakinkan basis pemilih mereka agar tetap solid mendukung calon baru yang diusung. Kampanye yang efektif dan berbasis isu lokal menjadi kunci utama dalam meraih simpati masyarakat. Mengingat dinamika politik yang berkembang, partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung akan memastikan tetap solid dalam mengusung calon baru.
"Namun, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan konfigurasi politik jika ada partai yang memilih arah berbeda," ujar Januar.
KPU-Bawaslu Koordinasi
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu Sulsel, akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PSU Pilwali Palopo. Lembaga penyelenggara ini terus berkoordinasi untuk mempersiapkan pemungutan dan penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan MK.
Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmad Adiwijaya mengatakan pihaknya siap menjalankan putusan Mahkamah terkait dengan pelaksanaan PSU. Akan tetapi, dia mengakui secara teknis KPU Provinsi masih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU RI.
"Itu akan diatur secara teknis dalam jadwal, karena kan pasca putusan MK ini kemarin telah diterima putusannya. Selanjutnya kita akan pelajari, kemudian akan koordinasi antar divisi dan terus berkonsultasi kepada pimpinan di KPU RI untuk PSU," ujar Ahmad.
Mengenai anggaran yang akan digunakan untuk PSU, Adiwijaya yang juga koordinator divisi teknis penyelenggaraan ini mengatakan tetap berasal dari APBD Pemda setempat.
"Sesuai amanah Undang-Undang, jelas menyebutkan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yakni berasal dari APBD. Secara teknis, nanti soal penganggaran itu bisa dibicarakan dengan divisi perencanaan,” kata dia.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Andarias Duma menyatakan bahwa sebagai pengawas, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi berjenjang dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Palopo terkait dengan persiapan mengawal PSU.
"Kalau teknis-teknisnya PSU itu saya kira KPU yang akan melaksanakan. Hanya saja Bawaslu akan melakukan pengawasan di situ sebagai tugas. Saya kira jelas putusan MK tadi malam, tidak perlu dikomentari karena itu final dan mengikat," ujar dia.
Adapun terkait perintah MK untuk melakukan supervisi dari Bawaslu RI hingga ke Bawaslu Kota Palopo, Andarias mengatakan hal itu juga akan segera dibahas. Karena ada beberapa daerah yang mengalami hal serupa dengan Pilkada Palopo sehingga, kata dia, pembahasan akan dilakukan bersamaan sekaligus.
"Ada beberapa kasus serupa bahkan di Pemilihan Gubernur ada yang didiskualifikasi, jadi saya kira Bawaslu Provinsi turut akan melakukan supervisi ke Palopo begitu juga dari Bawaslu RI. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman KPU," tutur Andaris. (suryadi/C)
