Perbaikan Infrastruktur Jalan di Sulsel Butuh Rp 2,4 Triliun

  • Bagikan
Astiani Abbas

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Sulawesi Selatan akan mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur jalan di beberapa tempat. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak Rp 2,4 triliun uang akan disiapkan pada rencana perbaikan dalam tiga tahun ke depan.

Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman fokus perbaikan infrastruktur jalan bisa diselesaikan dalam tiga tahun menadatang. Menurut dia, kemantapan jalan provinsi sebelumnya berada di angka 75 persen.

"Namun selama hampir dua tahun saya tinggalkan, turun menjadi 71 persen," ujar Sudirman.

Gubernur meminta seluruh kepala daerah di Sulsel untuk menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. Menurut dia, infrastruktur jalan adalah layanan wajib yang diatur dalam regulasi.

"Saya minta tolong, fokus di tiga tahun pertama ini untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur merupakan layanan wajib yang diatur dalam regulasi, jadi ini harus jadi prioritas utama," kata dia.

Selain perbaikan jalan, Sudirman juga menyorot pentingnya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Ia menyebutkan membutuhkan anggaran sebesar Rp780 miliar untuk menyelesaikan proyek irigasi dalam tiga tahun pertama.

"Saya membutuhkan Rp780 miliar untuk menyelesaikan proyek irigasi dalam tiga tahun pertama. Ini demi mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," beber dia.

Dengan anggaran yang telah disiapkan, Sudirman optimistis dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi di Sulsel, yang diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulawesi Selatan akan memfokuskan pengerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Sidrap dan penanganan bencana alam di Kabupaten Gowa pada tahun 2025. Kepala Dinas BMBK Sulsel, Astiani Abbas menjelaskan bahwa beberapa kabupaten, seperti Soppeng, Gowa, Wajo, dan Sidrap, telah diidentifikasi untuk penanganan perbaikan jalan. Namun, untuk tahun 2025, pengerjaan akan diprioritaskan di Sidrap dan Gowa.

"Ada di Sidrap, bencana alam di Gowa, tidak banyak. Tapi rencananya alokasi anggaran hanya Rp 200 miliar, terus ditarik pusat specific green sama DAK 18 terus specific green itu 25 jadi 33. Tahun 2025 khusus perbaikan jalan," ujar Astiani Abbas.

Terkait proyek perbaikan jalan senilai Rp 2,4 triliun yang direncanakan selama tiga tahun, Astiani Abbas berharap proses lelang dapat dimulai pada akhir tahun 2025.

"Terkait 3 tahun Rp 2,4 triliun, semoga tahun 2025 ini sudah bisa dilelang akhir tahun karena kita kan baru mau dad semoga sudah bisa kontrak akhir tahun kemudian dilanjutkan 2026, 2027 sampai seterusnya," ujar Astiani.

Menanggapi pertanyaan mengenai jumlah rekonstruksi jalan yang akan dilakukan tahun ini, Astiani Abbas menyatakan bahwa jumlahnya tidak banyak karena alokasi anggaran yang terbatas.

"Tidak banyak karena alokasinya masih Aropala masuk, bencana alam yang ada di Kabupaten Gowa, Soppeng. tidak banyak kan masih kecil nilainya," ujar dia.

Astiani menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sudah direncanakan dan memastikan kualitas pengerjaan jalan yang dilakukan.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel memangkas anggaran perjanalanan dinas sebesar 50 persen. Langkah itu untuk memfokuskan anggaran daerah pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta pengairan.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman menyatakan pemangkasan itu untuk merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurut dia, prioritas anggaran akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan sistem pengairan. Jufri menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

"Daripada anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, pak gubernur ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran, terutama untuk sektor yang sangat mendasar bagi masyarakat. Sekarang, yang terpenting adalah infrastruktur jalan dan pengairan," ujar dia.

Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Perbaikan infrastruktur jalan akan mempermudah akses distribusi barang dan hasil pertanian, sementara peningkatan pengairan akan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

"Langkah ini diambil agar anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kemantapan jalan dan mendukung sektor pertanian dengan memperbaiki sistem pengairan. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan," tambah dia.

Pemerintah provinsi berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi di Sulawesi Selatan. (Nabilah/B)

  • Bagikan