MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Sulawesi Selatan merespons kisruh pengurangan volume pada produk MinyaKita, meski tidak melakukan penarikan. Buktinya, MinyaKita kemasan satu liter masih beredar luas di pasaran.
Di beberapa tempat di Jakarta dan Pulau Jawa, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Mabes Polri telah melakukan penarikan minyak satu liter tersebut. Pemerintah Sulsel baru akan melakukan pengecekan dan pengawasan.
Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ahmadi Akil menyatakan belum menerima instruksi langsung untuk bertindak di lapangan. Khususnya, kata dia, perintah dari pemerintah pusat mengenai penarikan MinyaKita yang ada di Sulsel.
"Belum ada penarikan. Kami akan melakukan pengecekan dlebih dulu terkait hal yang dimaksudkan (minyak yang kuang dari takaran)," kata Ahmadi, kepada Harian Rakyat Sulsel, Selasa (11/3/2025).
Ahmadi mengatakan, pihaknya belum melaporkan perkembangan kepada Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. "Ini sementara kami buat laporan ke Gubernur, sekaligus minta persetujuan untuk melakukan pengawasan terpadu," ujar dia.
Ahmadi mengungkapkan bahwa pihaknya baru menerima informasi terkait dugaan tersebut. "Saya selama jadi kadis belum pernah melakukan uji secara langsung dari isian yang seharusnya 1 liter ternyata terjadi kekurangan. Kami juga baru dapat info, kita akan lihat perkembangannya di 1-2 hari ke depan," ujar dia.
Ahmadi menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu merugikan konsumen dan dapat diproses secara hukum.
"Kalau memang benar-benar bahwa itu menjadi keharusan 1 liter harus penuh dalam 1 kemasan, berarti itu merugikan konsumen dan kita bisa sidik karena memang ada penyidik-penyidik di kantor kami, penyidik pangan," tegas dia.
Selain itu, Ahmadi juga menyinggung soal perlindungan konsumen terkait Pertamina yang akan dibahas dalam rapat di DPR. Ia meyakini bahwa isu minyakita akan berkembang dalam rapat tersebut, mengingat dampaknya yang luas terhadap konsumen.
"Mungkin nanti juga akan berkembang. Karena akan ada rapat nanti di DPR jam 1 terkait dengan Pertamina dan saya yakin pasti berkembang di situ terkait dengan perlindungan konsumen karena salah satu yang dibahas di DPR itu adalah perlindungan konsumen terhadap Pertamina. Pasti akan berkembang juga nanti minyakita karena ketika itu betul-betul terjadi berarti yang terimbas adalah para konsumen-konsumen kita," tutur dia.
