PAREPARE, RAKYATSULSEL - Dalam upaya memberikan kepastian dan dukungan terbaik bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Parepare, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) serta Komisi II DPR RI.
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas solusi terkait pengangkatan CPNS dan PPPK yang tengah menunggu kejelasan di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (13/3/2025).
Delegasi DPRD Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaharuddin Kadir diterima dengan hangat oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, serta Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe.
Selain itu, juga hadir Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, beserta anggota DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir, Acmad Ariady, Asy'ari Abdullah, Ahmad Zulfikar Zuhdi, Kadarusman Mangurusi, Hj Apriyani.
Dalam kesempatan tersebut, Kaharuddin Kadir mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan dari Komisi II DPR RI yang telah membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dari CPNS dan PPPK yang sudah lulus di Parepare.
"Terima kasih kepada Komisi II DPR RI atas diterimanya kunjungan kami. Kami datang dengan membawa aspirasi dari ribuan CPNS dan PPPK yang ada di Parepare. Walaupun yang hadir hanya sebagian kecil, namun kami mewakili beban besar masyarakat yang menunggu kepastian terkait pengangkatan ini," ujar Kaharuddin Kadir dengan penuh harap.
Senada, Anggota DPRD Kota Parepare, Kamaludin Kadir juga menambahkan, meskipun hanya sebagian kecil yang hadir, namun masalah ini sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat Parepare yang terus menantikan kepastian tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang menerima kedatangan rombongan DPRD Parepare, menyampaikan bahwa perkembangan terbaru menunjukkan adanya titik terang. Menurutnya, Presiden telah merespons laporan dari MENPANRB, dan Wakil Presiden sudah memberikan pernyataan terkait solusi yang akan diumumkan oleh Presiden.
"Kami berharap pengumuman Presiden nanti sesuai dengan harapan dan aspirasi dari para CASN dan PPPK," ungkap Zulfikar.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, juga menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan DPRD Parepare dan menegaskan pentingnya memberikan kontribusi pemikiran terkait hak-hak para CPNS dan PPPK. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) kembali dengan MENPANRB dan BKN untuk merumuskan solusi yang jelas bagi masalah ini.
“Kami berharap, bagi daerah yang sudah siap secara fiskal dan anggaran, bisa segera melakukan pengangkatan dan penyumpahan terhadap CPNS dan PPPK. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian informasi dan solusi bagi masalah ini,” ujar Taufan Pawe.
Dengan adanya dukungan dari Komisi II DPR RI dan harapan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, serta Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, diharapkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dapat segera mengumumkan solusi terbaik untuk pengangkatan CPNS dan PPPK di Kota Parepare.(Yn)
