MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Guna meningkatkan layanan jemaah Haji, Haji Khusus dan Umrah, Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan mengundang seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) di Aula Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan (22 Maret 2025)
Lebih dari 100 pimpinan PPIU, PIHK dan KBIHU hadir dalam rapat koordinasi yang menghadirkan Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Haji, Umrah, dan Kerjasama Luar Negeri Dr H Bunyamin M Yafid, Lc, M.H., sebagai pembicara.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel H Ikbal Ismail mengungkapkan bahwa Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan jemaah dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara.
“Tolong seluruh PPIU, PIHK dan KBIHU patuhi aturan yang berlaku. Ada tiga pedoman kita dalam menjalankan layanan kita. Undang-Undang 8 tahun 2019, PMA 5 tahun 2021 dan PMA 6 tahun 2021,” ulasnya.
Lanjutnya, Inilah modal kita untuk menjalankan roda kegiatan. Kalau aturan ini kita taati dan jalankan, kita akan aman.
Selain itu, Ikbal Ismail juga mengungkapkan bahwa perlunya perlindungan PPIU. “Banyaknya Keluhan akomodasi di Madinah kemarin itu juga perlu kita kuatkan sehingga Tenaga Ahli Menteri Agama kita hadirkan saat ini,” pungkasnya.
Bunyamin M Yafid dalam paparannya mengungkapkan beberapa permasalahan yang merupakan temuan pansus DPR RI.
“Menteri Agama intens mengawasi perkembangan Ibadah Haji dan Umrah termasuk persoalan yang terjadi di Madinah dari bulan Januari kemarin,” ungkapnya mengawali paparannya.
Mitigasi permasalahan haji kalii ini kita kerjasama dengan Badan Haji yang baru saja terbentuk. Perlindungan PPIU, PIHK dan KBIHU akan kita disiplinkan.
Tambahnya, Percepatan izin PPIU saat ini makin dipermudah sehingga layanan jemaah harus lebih ditingkatkan. Kita tunggu karena saat ini aka nada revisi Undang-undang 8 tahun 2019.
Pengawasan terhadap PPIU dan PIHK juga makin ditingkatkan dengan Peranan Penyidik PHU yang melakukan beberapa BAP hingga dapat langsung menangkap dan dibawah ke kejaksaan.
Untuk Pelaksanaan Haji tahun ini, KBIHU diharapkan membantu petugas haji tetapi dalam satu kloter hanya 1 ketua ketua kelas. “Pengalaman tahun lalu dimana pesawat Embarkasi UPG terbakar, maka tahun ini Embarkasi UPG akan menggunakan boeing 777. Selain ini juga kami upayakan fast tracking untuk embarkasi Makassar.
Lugasnya, Pendisiplinan haji juga makin diperketat karena adanya temua pansus termasuk dengan penggabungan Mahram yang lebih ketat.
Diakhir paparannya Bunyamin mengharapkan seluruh PPIU, PIHK dan KBIHU diharapkan ikut menyukseskan Asta Prosta Menteri Agama terutama poin ketujuh Sukses Haji.
Rapat Koordinasi diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan pimpinan PPIU, PIHK dan KBIHU se Sulawesi Selatan. (*)
