Juru bicara paslon Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin, Haedar Djidar menyatakan komitmen untuk menjadikan PSU Pilwali Palopo berjalan damai.
"Kami sudah siap untuk segala hal, termasuk debat kandidat. Kandidat kami berkomitmen menciptakan pilkada damai," ujar Haedar.
Haedar mengatakan, pihaknya tidak akan menggunakan politisasi isu sara untuk memenangkan PSU tersebut. Menurut dia, cara itu tidak sesuai dengan slogan Kota Palopo sebagai Kota Idaman yang masyarakatnya hidup tentram dan damai.
Haedar berharap proses PSU Palopo pada 24 Mei nanti akan berjalan dengan aman terkendali, seperti pada saat Pilkada Serentak November 2025. Dia mengatakan bahwa semua masyarakat Kota Palopo dan semua paslon yang akan berkontestasi kembali ingin PSU ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai.
"Pilkada 2024 aman terkendali. Semua elemen masyarakat ingin PSU juga begitu. Terlebih lagi pasangan calon," ujar dia.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang PSU Pilkada Palopo. Salah satunya adalah kerawanan politisasi isu kultural. Kubu pasangan nomor urut 2, Farid Kasim Judas (FKJ)–Nurhaenih menyatakan komitmennya untuk tidak menggunakan isu sara dalam berpolitik.
Ketua Tim Pemenangan FKJ-Nur, Budi Sada mengungkapkan, sedari awal adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan Pilkada ulang di Palopo, pihaknya telah mengimbau untuk menghargai putusan MK sekaligus menjaga ketentraman di Kota Palopo.
"Komitmen kami agar Pilkada ini berjalan damai," kata Budi.
Menurut dia, sejak ada putusan MK, pihaknya telah meminta semua kalangan untuk menghargai putusan dan semua menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian yang ada di Palopo. "Jangan hanya karena persoalan beda pilihan, daerah kita rusuh," ucap Budi.
Menurut dia, PSU Palopo ini adalah momentum masyarakat untuk menyeleksi pemimpin yang bisa membawa Kota Palopo lebih baik. Jika dalam menyeleksi pemimpin saja masyarakat dapat diadu domba, maka cita-cita daerah yang maju mustahil diwujudkan. Potensi-potensi itu tentu ada dan itu kita serahkan ke pihak keamanan, pemetaan kerawanan dan lain-lain.
"Yang harus dijaga di Palopo itu mobilisasi massa dari luar. Karena kabupaten tetangga kita ini tidak berpilkada," ujar dia.
Budi berharap pihak pengamanan dapat lebih waspada terkait mobilisasi massa dari luar Kota Palopo. Sebab menurut dia, massa dari daerah tetangga yang sudah selesai berpilkada bisa saja dimobilisasi dan membuat rusuh di Palopo.
"Karena Palopo ini kita baku tahu semua, kecuali ada orang-orang yang dibawa datang masuk. Itu yang harus dijaga dan diantisipasi oleh pihak keamanan. Kalau perlu dibatasi pada saat H-1," imbuh Budi.
